Pardamean Sihombing Gugat UU PDP, Saksi Bongkar Kebingungan Saat Data Pribadi Bocor

JAKARTA, Opsi.id  — Persoalan perlindungan data pribadi di Indonesia tidak berhenti pada keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Di balik aturan tersebut, masih ada pertanyaan mendasar: ke mana warga harus mengadu ketika data pribadinya bocor atau disalahgunakan?

Pertanyaan itu mengemuka dalam sidang perkara Nomor 236/PUU-XXIV/2026 yang diajukan Pardamean Sihombing dan kawan-kawan di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (11/8/2026).

Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi tersebut mempertemukan tiga perspektif berbeda. Sidang dipimpin Hakim Konstitusi Suhartoyo, Saldi Isra, dan Asrul Sani.

Prof. Dr. Hulman Panjaitan memberikan landasan konstitusional, sementara dua saksi, Kaleb Otniel Aritonang dan Angela Anggia Ramoti Hutasoit, membawa persoalan itu dari norma hukum ke pengalaman warga yang berhadapan dengan dugaan kebocoran dan penyalahgunaan data.

Ahli: Lembaga Perlindungan Data Bukan Sekadar Birokrasi

Prof. Hulman menilai pembentukan lembaga pelindungan data pribadi tidak bisa dipandang sebagai sekadar pembentukan institusi baru di lingkungan pemerintahan.

Menurut dia, lembaga tersebut merupakan instrumen negara untuk memberikan perlindungan hukum preventif kepada warga.

Hulman mengaitkan persoalan itu dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum, hak atas kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman sebagaimana dijamin UUD 1945.

“Lembaga tersebut merupakan instrumen perlindungan hukum preventif bagi warga negara,” katanya.

Karena itu, menurut Hulman, belum terbentuknya lembaga sebagaimana diperintahkan UU PDP menunjukkan adanya persoalan antara tujuan perlindungan yang dijanjikan undang-undang dengan pelaksanaannya.

Ia juga menyoroti tidak adanya batas waktu yang tegas mengenai pembentukan aturan pelaksana lembaga tersebut.

Kondisi itu, menurutnya, berkaitan dengan prinsip kepastian hukum.

Hulman berpendapat aturan pelaksana idealnya diterbitkan paling lama satu tahun sejak UU PDP diundangkan pada 17 Oktober 2022.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA TERKINI

News Anchor Bongkar Cerita di Balik Layar TV

Jakarta - Sederet pembaca berita alias news...

Video Bokep 19 Detik di Emperan Toko Magelang, Viral di Media Sosial

Jakarta - Sebuah video bokep berdurasi 19 detik berisi...

Foto: Achmad Megantara, Perankan Rangga di Sinetron Dewi Rindu

Jakarta - Aktor muda Achmad Megantara didaulat untuk berperan...

Dihina Gurunya, Siswi SMP di Medan Didatangi Polisi

Medan - Seorang siswi SMP Negeri 28 Kota Medan,...

Kembali Berulah, Dua Residivis Maling di Mamuju Ditangkap Polisi

Mamuju - Kembali berulah, dua residivis maling, EG dan...

Nobel Nihonggo Sambut Puluhan Anggota Baru di Milad Ketiga

MAKASSAR, OPSI.ID -- Klub Bahasa dan Budaya Jepang Nobel...

DJP Terapkan Sistem Pajak Digital, Enam Lembaga Ditunjuk Jadi Pemungut PPN

JAKARTA — Pemerintah mulai menerapkan Sistem Pemungutan Pajak atas...

Panda Nababan Tutup Usia, Tinggalkan Jejak Panjang di Dunia Jurnalistik dan Politik

JAKARTA — Panda Nababan bukan hanya dikenal sebagai politikus...

Panda Nababan Tutup Usia, Mantan Wartawan yang Menjadi Politikus Senior PDIP

JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kehilangan salah...

Penyadapan Prabowo Diduga Bermotif Politik, Habiburokhman Minta Sosok Besar Diungkap

JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menduga...

Reuni Keluarga Besar Bengkel Teater Rendra, Seniman Lintas Generasi Siapkan Perayaan 91 Tahun W.S. Rendra

Surakarta – Ikatan persaudaraan dan semangat berkesenian kembali mempertemukan...

Kanda Brothers Rilis Single JĪVANA, Refleksi Perjalanan Personel Jadi Orang Tua

Jakarta - Memasuki babak baru dalam eksistensi artistik mereka,...

Teddy Adhitya Luncurkan Pesona Rahasia, Single Perdana Menuju Album Baru

Jakarta - Industri musik Indonesia kembali kedatangan karya terbaru...

Berita Terbaru

Popular Categories