JAKARTA | Opsi.id  — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kamis (17/9/2026).

Penggeledahan dilakukan penyidik KPK untuk mencari alat bukti tambahan terkait kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Salah satu ruangan yang menjadi sasaran penggeledahan yakni ruang kerja Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) ATR/BPN, Lampri, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Penggeledahan berlangsung selama lebih dari tujuh jam. Penyidik mulai melakukan penggeledahan sekitar pukul 11.00 WIB.

Dari pantauan di lokasi, sekitar lima hingga enam penyidik KPK terlihat keluar dari gedung membawa dua koper, masing-masing berwarna abu-abu dan hitam.

Selain dua koper tersebut, penyidik juga terlihat membawa koper lainnya saat proses penggeledahan berlangsung.

Namun, hingga penggeledahan selesai, belum ada keterangan resmi mengenai barang bukti yang disita.

Penggeledahan tidak hanya dilakukan di ruangan Dirjen PPTR. Penyidik juga menyisir ruang utama di bagian depan gedung yang diketahui merupakan ruangan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Ruangan di lantai tiga dan lantai enam juga disebut menjadi bagian dari lokasi yang diperiksa penyidik.

Tindak Lanjut OTT KPK

Penggeledahan tersebut merupakan tindak lanjut operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait dugaan suap pengurusan HGB dari pihak swasta di Kabupaten Bogor.

Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Di antaranya Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Manurung, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, serta politisi Partai Golkar Fahd Arafiq.

Selain itu, terdapat pihak swasta yang turut diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam perkara tersebut, KPK sebelumnya juga menyita uang rupiah dan valuta asing yang dikemas dalam 20 boks kardus atau koper.

Nilainya disebut mencapai lebih dari Rp100 miliar.

Nusron Belum Muncul

Di tengah penggeledahan, keberadaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid juga menjadi perhatian.

Berdasarkan pantauan di lokasi, tidak terlihat Nusron keluar maupun masuk ke kantor sejak penggeledahan berlangsung.

Konfirmasi mengenai keberadaan Nusron juga belum diperoleh dari pihak terkait.

Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan sebelumnya juga mewakili Nusron dalam sejumlah agenda di DPR.

Namun, pihaknya belum memberikan informasi mengenai keberadaan Nusron secara spesifik.

KPK sendiri belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nusron.

Namun, lembaga antirasuah tersebut menyebut Nusron diduga memiliki informasi terkait perkara dugaan suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.

Pernyataan Lama Nusron Kembali Disorot

Kasus tersebut membuat pernyataan Nusron Wahid mengenai pemberantasan mafia tanah kembali menjadi sorotan.

Pada 2024, Nusron pernah menyatakan tidak akan mentoleransi praktik mafia tanah.

Ia juga mendorong penggunaan pasal berlapis, termasuk tindak pidana pencucian uang (TPPU), terhadap pelaku mafia tanah.

Kini, dugaan kasus suap pengurusan HGB justru menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan pembukaan blokir HGB lahan swasta di Kabupaten Bogor.

Empat di antaranya disebut dalam bahan sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid.

Hingga penggeledahan selesai, KPK belum mengungkap secara rinci barang bukti apa saja yang ditemukan dari kantor Kementerian ATR/BPN.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga belum memberikan keterangan detail mengenai hasil penggeledahan tersebut. []

Baca juga: Nama Menteri Nusron Muncul dalam Pemeriksaan, KPK Dalami Kasus Suap ATR/BPN

Baca juga: Kasus HGB Summarecon, KPK Ungkap Rp1,5 Miliar Mengalir ke Orang Kepercayaan Menteri Nusron