Nama Menteri Nusron Muncul dalam Pemeriksaan, KPK Dalami Kasus Suap ATR/BPN

Jakarta — Nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid muncul dalam pemeriksaan kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan kementerian tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah mendalami sejauh mana keterkaitan Nusron dalam perkara yang mencuat setelah operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin, 14 September 2026.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan nama Nusron sudah disebut dalam pemeriksaan. Namun, penyidik masih membutuhkan pendalaman untuk memastikan fakta yang berkaitan dengan hal tersebut.

“Terkait soal NW (Nusron Wahid) sudah disebutkan di pemeriksaan-pemeriksaan. Nah, ini memang sedang didalami oleh tim penyidik dalam proses penyidikan,” ujar Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa malam, 15 September 2026.

KPK sebelumnya mengamankan 19 orang dalam OTT di wilayah Jabodetabek. Setelah melakukan pemeriksaan awal, lembaga antirasuah itu menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Empat dari delapan tersangka tersebut disebut KPK sebagai orang yang diduga merupakan kepercayaan Nusron. Mereka adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, serta dua pihak swasta, Erwin dan Muhammad Fakhry.

Sementara itu, empat tersangka lainnya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta pihak swasta Rizal Pahlevi.

KPK Butuh Waktu untuk Kembangkan Kasus

Taufik menjelaskan proses OTT memiliki batas waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum orang-orang yang diamankan.

Dengan waktu yang terbatas tersebut, penyidik tidak mungkin langsung mengungkap seluruh rangkaian fakta dalam perkara. Karena itu, pengembangan kasus dilakukan melalui proses penyidikan setelah penetapan tersangka.

“Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, ya kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk Sprindiknya (Surat Perintah Penyidikan) sendiri,” kata Taufik.

KPK telah melakukan penahanan terhadap delapan tersangka untuk 20 hari pertama hingga 4 Oktober 2026.

Dalam perkara ini, Adrianto Pitojo Adhi dan Rizal Pahlevi diduga terlibat dalam pemberian suap terkait pengurusan HGB. Sementara Sontang Coin Manurung, Erwin, Lampri, Arif Sugiyanto, Fahd A Rafiq, dan Muhammad Fakhry dijerat dalam rangkaian perkara dugaan suap dan/atau gratifikasi.

Meski nama Nusron Wahid telah muncul dalam pemeriksaan, KPK hingga kini belum menetapkannya sebagai tersangka. Penyidik masih mendalami informasi tersebut sebagai bagian dari pengembangan perkara.[]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA TERKINI

News Anchor Bongkar Cerita di Balik Layar TV

Jakarta - Sederet pembaca berita alias news...

Video Bokep 19 Detik di Emperan Toko Magelang, Viral di Media Sosial

Jakarta - Sebuah video bokep berdurasi 19 detik berisi...

Foto: Achmad Megantara, Perankan Rangga di Sinetron Dewi Rindu

Jakarta - Aktor muda Achmad Megantara didaulat untuk berperan...

Dihina Gurunya, Siswi SMP di Medan Didatangi Polisi

Medan - Seorang siswi SMP Negeri 28 Kota Medan,...

Kembali Berulah, Dua Residivis Maling di Mamuju Ditangkap Polisi

Mamuju - Kembali berulah, dua residivis maling, EG dan...

The Alif Rilis Album Antologi Sakit Otak Kolaborasi Bareng Label demajors

Jakarta - Grup musik indie rock asal Malaysia, The...

Dirut Bank Jakarta: Atasi Tekanan Fiskal, Obligasi Daerah dan Sindikasi BPD Jadi Solusi

Jakarta - Di tengah tekanan fiskal daerah akibat pemotongan...

Kawal Perlindungan Investor, OJK dan Bank Jakarta Bedah Obligasi Daerah

Jakarta - Meskipun kerangka hukum penerbitan obligasi daerah telah...

KAI Daop 3 Cirebon Gandeng Tiga Kejari, Perkuat Perlindungan Hukum dan Pengamanan Aset

Cirebon – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi...

PKS Sebut Legitimasi PSI di Pemerintahan Prabowo Habis, PSI: Kami Tetap Mendukung!

JAKARTA, Opsi.id – Posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam koalisi...

Sepanjang 2026, KAI Daop 3 Cirebon Edukasi 1.056 Orang Tentang Dunia Perkeretaapian

Cirebon - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi...

Polres Cirebon Kota dan Macan Ali Salurkan 8.000 Liter Air Bersih untuk Warga Mundu

CIREBON – Kepedulian terhadap masyarakat yang kesulitan mendapatkan pasokan...

Dipilih Rakyat, tetapi Tak Punya Kuasa? Fungsi Wakil Kepala Daerah Digugat ke MK

JAKARTA, Opsi.id – Kedudukan dan kewenangan wakil kepala daerah...

Berita Terbaru

Popular Categories