JAKARTA, Opsi.id – Wacana reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pengamat politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Djayadi Hanan, menilai reshuffle tidak cukup hanya dilakukan untuk mengisi jabatan yang kosong.
Menurut Djayadi, Presiden perlu melakukan perubahan yang lebih signifikan untuk merespons menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.
“Memang menurut saya salah satu respon terhadap menurunnya tingkat kepuasan kepada pemerintah itu haruslah antara lain dengan melakukan perubahan-perubahan di kabinet. Bila perlu perubahan-perubahan yang cukup signifikan bahkan cukup radikal,” kata Djayadi dalam wawancara yang dikutip dari Nusantara TV, Rabu (12/8/2026).
Bukan Sekadar Tambal Jabatan Kosong
Sebelumnya, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan belum ada rencana reshuffle kabinet.
Jika ada perubahan, pemerintah disebut lebih memprioritaskan pengisian sejumlah jabatan yang saat ini kosong.
Di antaranya posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang kosong setelah Silmy Karim menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan, serta posisi Wakil Menteri Pertanian yang kosong setelah Sudaryono menggantikan Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
Namun, menurut Djayadi, langkah tersebut belum cukup.
Ia menilai perubahan kabinet harus menjadi sinyal bahwa pemerintah mendengar kritik masyarakat sekaligus mengevaluasi kinerja pemerintahan.
Usul Kabinet Dipangkas 30-40 Persen
Djayadi bahkan mengusulkan perampingan struktur pemerintahan secara signifikan.
Menurut dia, bukan hanya jumlah menteri dan wakil menteri yang perlu dievaluasi. Jabatan kepala badan, penasihat khusus, hingga utusan khusus Presiden juga perlu ditinjau.
“Kalau mau perubahan signifikan dan radikal dan memberikan sinyal kepada publik bahwa pemerintah memang serius melakukan perubahan, maka dirampingkan kabinetnya,” ujar Djayadi.
Ia bahkan mengusulkan agar struktur tersebut dapat dikurangi sekitar 30 hingga 40 persen.
Menurut Djayadi, perampingan itu tidak harus menghilangkan keterwakilan partai politik dalam koalisi. Pengurangan dapat dilakukan secara proporsional.
Partai politik yang memiliki empat posisi, misalnya, dapat dikurangi menjadi dua. Sementara partai yang memiliki lima posisi dapat dikurangi menjadi tiga.
Kabinet Harus Bisa “Deliver” Janji Presiden
Djayadi menegaskan kabinet memang merupakan cerminan dukungan politik Presiden. Namun, dukungan koalisi saja tidak cukup.
Kabinet harus mampu menjalankan kebijakan dan memenuhi janji yang telah disampaikan Presiden kepada masyarakat.
“Dukungan koalisi saja tidak cukup. Dia harus mencerminkan kemampuan kabinet itu untuk men-deliver kebijakan-kebijakan yang sudah dijanjikan oleh Presiden kepada rakyat,” katanya.
Menurutnya, masyarakat saat ini menghadapi berbagai persoalan, mulai dari harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, layanan kesehatan dan pendidikan, hingga lapangan pekerjaan.
Ia juga menyoroti pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) serta masyarakat kelas menengah yang mengalami tekanan ekonomi.
Kepuasan Publik Jadi Peringatan
Djayadi menilai penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah tidak boleh dianggap sepele.
Ia menyebut sejumlah survei yang beredar menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pemerintah berada di kisaran 50 persen atau bahkan di bawahnya.
Kondisi tersebut, menurut dia, merupakan warning bagi Presiden.
Djayadi juga menyoroti persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dinilainya negatif.
“Persepsi ekonomi negatif, persepsi penegakan hukum juga negatif, persepsi pemberantasan korupsi juga negatif,” ujar dia.
Masalah Bukan pada Ide, tetapi Tata Kelola
Menariknya, Djayadi tidak semata-mata menyalahkan program pemerintah.
Menurut dia, sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), program tiga juta rumah, sekolah rakyat dan koperasi pada awal pemerintahan mendapatkan dukungan cukup tinggi dari masyarakat.
Namun, situasinya kini dinilai berubah.
“Masalah utamanya ada di tata kelola dan implementasi kebijakan,” kata Djayadi.
Ia menilai persoalan integritas juga menjadi perhatian.
Karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan program-program tersebut, bukan hanya mempertahankan desain kebijakannya.
Profesional Nonpartai Bisa Jadi Pilihan
Dalam situasi tersebut, muncul pula dorongan agar Presiden berani merekrut profesional dari luar partai politik.
Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat kapasitas kabinet sekaligus memberikan pesan bahwa reshuffle dilakukan untuk meningkatkan kinerja, bukan sekadar membagi kekuasaan politik.
Djayadi menilai Presiden harus menunjukkan bahwa kabinet mampu menjawab persoalan masyarakat dan menjalankan program secara efektif.
Menurut dia, Presiden bukan hanya bekerja untuk elite politik, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
Momentum Menjelang Dua Tahun Pemerintahan
Djayadi menilai momentum menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo menjadi waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi besar-besaran.
Selain mendekati peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, pemerintah juga akan memasuki agenda politik penting berupa penyampaian pidato kenegaraan dan pembahasan RAPBN 2027 di DPR.
Karena itu, menurut Djayadi, reshuffle—jika benar dilakukan—sebaiknya tidak berhenti pada “tambal sulam” jabatan, tetapi menjadi momentum untuk memperbaiki kinerja dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo. []
Baca juga: Isu Reshuffle Menguat, Prabowo Dikabarkan Lantik Sejumlah Pejabat Negara Hari Ini di Istana
Baca juga: Prabowo Lantik Sudaryono Jadi Kepala BGN, Gantikan Nanik S. Deyang
