JAKARTA, Opsi.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti akurasi data desil yang digunakan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dan berbagai program subsidi.
Ia bahkan mengaku menemukan kejanggalan pada data yang menyebut anaknya masuk desil 7, sementara seorang tukang becak justru tercatat di desil 10.
Purbaya mengatakan, informasi tersebut belum bisa langsung disimpulkan sebagai kesalahan karena dirinya perlu mengecek kembali data dan metodologi yang digunakan.
“Apalagi katanya anak saya desil 7, yang itu tukang becak 10. Saya benar apa enggak? Itu nanti saya cek lagi,” ujar Purbaya dalam keterangannya, Selasa (8/9/2026).
Ia mengaku belum mengetahui secara pasti alasan munculnya perbedaan tersebut.
Menurut Purbaya, urusan metodologi dan penyusunan data merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS) yang memiliki keahlian di bidang tersebut.
“Saya belum pernah cek dengan BPS bagaimana metodologinya. Itu kan urusan mereka. Mereka lebih ahli harusnya,” katanya.
Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan menutup mata terhadap keluhan masyarakat mengenai data desil.
Ia berencana melakukan pengujian terhadap sampel data sebelum data tersebut digunakan sebagai dasar implementasi program pemerintah.
“Nanti saya akan tes betul. Kalau sebelum dipakai, saya akan tes berapa ratus data, sama enggak dengan kondisi sebetulnya,” ujarnya.
Menurut dia, apabila hasil pengujian menunjukkan banyak data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pemerintah akan kembali berdiskusi dengan BPS untuk mencari cara memperbaikinya.
“Kalau dari sampel, misalnya berapa ratus yang saya tes, banyak yang meleset, saya akan diskusi lagi dengan BPS bagaimana cara untuk memperbaikinya,” kata Purbaya.
Anggaran Pemutakhiran Data
Purbaya juga mengungkapkan bahwa pemerintah sebelumnya telah memberikan tambahan anggaran untuk mendukung pemutakhiran data.
Hal tersebut dilakukan setelah DPR meminta agar sensus dapat dijalankan bersamaan dengan perbaikan data.
Ia menyebut anggaran BPS secara keseluruhan berada di atas Rp9 triliun.
Sementara anggaran untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan pemutakhiran data disebut berada di kisaran Rp7 triliun lebih, meski Purbaya mengaku tidak mengingat angka persisnya.
Menurut Purbaya, anggaran tersebut semestinya cukup untuk mendukung proses pemutakhiran data yang diminta.
“Dia bilang biar bagus sekaligus. Ya sudah, sekaligus sudah kita penuhi tanpa potongan tahun ini,” ujarnya.
Namun, Purbaya mengaku belum menerima permintaan tambahan anggaran baru dari BPS untuk proses tersebut.
Ia juga mempertanyakan mengapa data yang belum sepenuhnya selesai diperbarui sudah diunggah dan digunakan.
Menurutnya, data semestinya terlebih dahulu melalui pengujian untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi di lapangan.
Data Desil untuk Bansos dan Subsidi
Purbaya menjelaskan, pembenahan data desil menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah memastikan program bantuan dan subsidi diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Ia menyebut pemerintah sedang mengembangkan sistem yang menggabungkan sejumlah sumber data, termasuk data kependudukan dan informasi perbankan.
Rencana tersebut diharapkan membuat penyaluran bansos menjadi lebih cepat dan tepat sasaran.
Salah satu gagasan yang dibahas adalah pembukaan rekening bagi masyarakat yang belum memiliki rekening, sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih langsung.
Namun, Purbaya menegaskan skema tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final.
“Ini baru pembicaraan pertama. Saya pikir hasil finalnya masih belum ditentukan,” katanya.
Tidak Ingin Data Salah Jadi Dasar Kebijakan
Purbaya mengatakan pemerintah juga harus berhati-hati dalam menerapkan kebijakan berbasis data desil.
Sebab, apabila data yang digunakan tidak akurat, kebijakan yang dihasilkan berpotensi menimbulkan persoalan baru di masyarakat.
Karena itu, pemerintah akan terlebih dahulu menguji data tersebut sebelum menerapkannya secara luas.
“Kalau kita yakin desilnya sudah betul, kita akan mulai implementasi seperti itu,” ujarnya.
Menurut Purbaya, pemetaan berdasarkan desil merupakan salah satu cara untuk mengurangi subsidi tanpa mengganggu kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah yang memang membutuhkan bantuan.
“Bangunan desil itu salah satu cara untuk mengurangi subsidi tanpa mengganggu kesejahteraan orang yang menengah ke bawah yang betul-betul butuh,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah tidak akan mengabaikan apabila ditemukan kesalahan dalam data.
“Kalau salah, gimana? Belum masanya. Belum tentu salah, kan. Belum tentu salah, ini masih diperbaiki,” ujar Purbaya.
Dengan demikian, pemerintah masih akan melihat hasil pemutakhiran dan pengujian data sebelum menjadikan data desil sebagai dasar penuh dalam pelaksanaan berbagai program bantuan maupun kebijakan subsidi. []
Baca juga: Ekonom Kritik Keras Purbaya: Bukan Orang yang Tepat Jadi Menkeu, Investor Asing Disebut Enggan Masuk
Baca juga: Desil Bukan Vonis Kaya: Ketika Statistik Tidak Sepenuhnya Membaca Realitas
