JAKARTA, Opsi.id – Kritik tajam dilontarkan ekonom senior dan pengamat pasar modal Ferry Latuhihin terhadap kinerja Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Ia bahkan menilai Purbaya bukan sosok yang tepat menduduki posisi Menteri Keuangan karena kebijakan yang diambil dinilai berisiko menekan daya beli masyarakat dan kepercayaan investor.
Dalam bincang di kanal YouTube Officia iNews, Kamis (20/8/2026), ekonom tersebut menyebut kondisi perekonomian Indonesia saat ini tidak baik-baik saja.
Ia menyoroti sejumlah indikator, mulai dari pertumbuhan ekonomi, tekanan rupiah, kelas menengah, utang, hingga kebijakan perpajakan.
“Purbaya is not the right man,” kata ekonom tersebut, dikutip dari wawancara tersebut.
Ia bahkan melontarkan pernyataan keras terkait prospek investasi asing.
“Investor asing jangan harap mau masuk ya sampai selesai rezim ini,” ujarnya.
Soroti Kebijakan Pajak
Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah pendekatan pemerintah dalam mengejar penerimaan pajak.
Menurut dia, ketika perekonomian sedang mengalami perlambatan, pemerintah seharusnya tidak agresif mengejar pajak karena hal tersebut berpotensi mengurangi ruang belanja masyarakat.
Ia justru menyarankan pemerintah mengurangi tekanan pajak agar daya beli masyarakat kembali menguat.
“Kurangin pajak bukan ngejar-ngejar pajak supaya daya beli masyarakat kembali kuat,” katanya.
Menurutnya, jika masyarakat semakin takut membelanjakan uang, konsumsi akan melemah dan pada akhirnya berdampak terhadap aktivitas ekonomi.
“Kalau semua orang hemat enggak belanja, ekonomi nyungsep,” ujarnya.
Sebut Investor Asing Kehilangan Kepercayaan
Kritik kemudian diarahkan kepada iklim investasi Indonesia.
Ia menilai persoalan utama bukan hanya fundamental ekonomi, tetapi juga kepercayaan investor terhadap kebijakan pemerintah.
Menurutnya, investor membutuhkan kepastian dalam jangka panjang karena investasi, terutama pembangunan industri, membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai titik balik modal.
Ia kemudian menyebut sejumlah regulasi yang menurutnya tidak ramah terhadap dunia usaha.
Salah satunya terkait sektor transportasi daring dan kebijakan ekspor yang disebutnya berpotensi membuat investor berpikir ulang untuk menanamkan modal di Indonesia.
“Banyak sekali regulasi-regulasinya yang antibisnis,” katanya.
MBG dan KDMP Ikut Disorot
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga menjadi sasaran kritik.
Ekonom tersebut menilai kedua program tersebut lebih mencerminkan program politik ketimbang program ekonomi.
Ia mempertanyakan konsep investasi yang digunakan pemerintah untuk membenarkan pengeluaran dalam program-program tersebut.
Menurut dia, investasi ekonomi seharusnya diarahkan pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta kesehatan yang memberikan manfaat produktif jangka panjang.
“Ini program politik bukan program ekonomi,” ujarnya ketika membahas MBG dan KDMP.
Ia juga mempertanyakan efektivitas KDMP jika modal yang besar hanya menghasilkan keuntungan yang sangat kecil.
Ekonom tersebut menyarankan pemerintah tidak langsung melakukan program dalam skala nasional.
Menurutnya, program seperti MBG maupun koperasi seharusnya dimulai melalui pilot project dalam skala terbatas. Setelah terbukti berhasil, barulah program diperluas.
“MBG coba 10 sekolah dulu jalan apa enggak, baru nanti scale up,” katanya. Ia juga menyarankan pola serupa diterapkan terhadap koperasi.
Menurut dia, langkah tersebut penting untuk menghindari penggunaan anggaran dalam jumlah besar sebelum efektivitas program benar-benar terbukti.
Singgung Bank Indonesia
Kritik juga diarahkan pada hubungan pemerintah dengan Bank Indonesia.
Ekonom tersebut menilai independensi bank sentral harus menjadi perhatian utama.
Menurutnya, persoalan terpenting bukan siapa yang menjadi Gubernur BI, melainkan apakah institusi tersebut masih mampu menjalankan fungsi secara independen.
Ia memperingatkan bahwa jika bank sentral kehilangan independensinya, tekanan terhadap rupiah bisa semakin besar.
“Yang penting institusinya,” ujarnya ketika ditanya mengenai calon pengganti Gubernur BI.
Ia juga mengingatkan risiko terhadap nilai tukar apabila rupiah mengalami tekanan berat.
Menurut Ferry, pemerintah tidak seharusnya hanya berfokus pada angka pertumbuhan ekonomi.
Ia mempertanyakan apakah pertumbuhan tersebut benar-benar menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyoroti kondisi kelas menengah yang menurutnya mengalami penurunan serta meningkatnya penggunaan pinjaman.
Karena itu, ia menilai ukuran keberhasilan ekonomi seharusnya tidak berhenti pada angka pertumbuhan PDB.
“Anda boleh bangga dengan 5,29 persen, tapi yang menjadi pertanyaan angka setinggi itu menciptakan lapangan kerja atau tidak?” ujarnya.
Kritik Keras terhadap Danantara
Lembaga pengelolaan investasi pemerintah Danantara juga tidak luput dari kritik.
Ferry kemudian mempertanyakan konsep Danantara apabila harus menggunakan utang untuk mengelola aset-aset perusahaan negara.
Menurutnya, sovereign wealth fund idealnya memiliki sumber dana atau surplus yang kemudian dikelola untuk investasi.
Ia bahkan membandingkan konsep tersebut dengan sovereign wealth fund di negara-negara yang memiliki surplus sumber daya.
“SWF itu harus berangkat dari surplus,” katanya.
Ia khawatir Danantara justru berubah menjadi beban apabila tidak memiliki basis pendanaan yang kuat.
Kritik Ferry bermuara pada satu persoalan: kepercayaan.
Menurut dia, investor tidak cukup diyakinkan hanya dengan janji pertumbuhan ekonomi atau target angka tertentu.
Pemerintah harus membangun kepastian kebijakan, menjaga daya beli, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha.
Ia menganalogikan kepercayaan investor seperti hubungan rumah tangga. Ketika kepercayaan sudah hilang, dibutuhkan waktu panjang untuk mengembalikannya.
Karena itu, menurutnya, tantangan ekonomi Indonesia bukan hanya bagaimana mengejar pertumbuhan, tetapi bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap arah kebijakan pemerintah. []
