Jakarta – DPRD DKI Jakarta menyambut positif rencana penugasan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) untuk mengambil alih layanan transportasi laut menuju Kepulauan Seribu pada 2027 mendatang. Sebelumnya, pengelolaan transportasi dipegang oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.
Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Wahyu Dewanto berpendapat, ekspansi tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menghadirkan layanan transportasi yang profesional, aman, terjangkau, dan dapat diandalkan bagi masyarakat Kepulauan Seribu.
Menurut Wahyu, gagasan tersebut muncul dari kebutuhan untuk meningkatkan kualitas transportasi masyarakat di wilayah kepulauan.
Selama ini, Transjakarta dinilai telah memiliki pengalaman dalam mengelola transportasi darat dengan standar pelayanan yang relatif baik serta tarif yang terjangkau.
”Prinsipnya adalah pemerintah provinsi DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta berkeinginan bahwa transportasi masyarakat yang ada di Kepulauan Seribu itu bisa ditangani dengan baik, dengan profesional, dan pasti murah,” ujar Wahyu saat diwawancarai usai Rapat Banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis, 20 Agustus 2026.
Ia menilai, pengalaman Transjakarta di sektor transportasi darat menjadi salah satu alasan BUMD milik Pemprov DKI tersebut didorong untuk mengambil peran dalam layanan laut.
”Yang sudah proven di darat siapa? Dalam hal profesional, baik, murah. Ya, Transjakarta,” katanya.
Wahyu berpendapat, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ingin memastikan persoalan keselamatan dan kualitas pelayanan transportasi laut di Kepulauan Seribu mendapat perhatian serius. Hal ini tidak terlepas dari sejumlah peristiwa kecelakaan transportasi laut yang dapat merugikan masyarakat.
”Dari prinsip itu dulu sehingga Pak Gubernur Pramono juga menginginkan bahwa enggak mau lagi ada kejadian-kejadian lagi yang merugikan masyarakat seperti kapal terbakar dan sebagainya,” tuturnya.
Karena itu, Transjakarta disebut tengah mendapatkan tantangan baru untuk mengembangkan layanan di luar sektor yang selama ini menjadi bisnis utamanya.
Meski demikian, Wahyu mengakui rencana tersebut masih membutuhkan kajian lebih lanjut dari Pemprov DKI Jakarta dan manajemen Transjakarta.
“Kita juga lagi menunggu kajiannya dari Pemprov DKI Jakarta dan BUMD Transjakarta,” ujarnya.
Transjakarta Harus Tetap Benahi Layanan Darat
Di tengah rencana ekspansi ke sektor transportasi laut, Wahyu mengingatkan agar Transjakarta tidak mengabaikan layanan yang selama ini sudah berjalan di darat.
Menurut dia, peningkatan cakupan pelayanan harus berjalan beriringan dengan pembenahan kualitas transportasi yang sudah dinikmati masyarakat Jakarta.
”Yang paling terpenting adalah selama ini pelayanan Transjakarta yang sudah berjalan itu harus lebih bisa dioptimalkan lagi,” ucapnya.
Ia juga meminta agar ekspansi tidak menjadi alasan bagi Transjakarta untuk menaikkan tarif. Bagi Wahyu, keberhasilan perusahaan transportasi publik bukan hanya diukur dari luasnya jaringan, tetapi juga dari kemampuan menyediakan layanan yang tepat waktu, tepat sasaran, nyaman, dan tetap terjangkau.
”Tarifnya juga jangan sampai menjadi naik. Itu yang kita challenge, harus lebih bagus, lebih baik, lebih murah, dan tepat. Tepat waktu, tepat sasaran,” katanya.
Transjakarta Siapkan Anak Perusahaan Kelola Transportasi Laut
Wahyu mengungkapkan, rencana pengembangan layanan laut tersebut berpotensi dilakukan melalui pembentukan anak perusahaan baru di bawah naungan Transjakarta.
Hal itu diperlukan karena PT Transportasi Jakarta selama ini berfokus pada layanan transportasi darat. Dengan adanya entitas khusus, pengelolaan transportasi laut dapat dilakukan secara lebih spesifik sesuai karakteristik dan kebutuhan operasional di wilayah kepulauan.
”Yang disampaikan kepada kita, karena kebetulan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) itu melayani darat sehingga dia butuh satu anak perusahaan untuk khusus melayani laut,” jelas Wahyu.
Namun, ia menyebut sejumlah aspek teknis masih dalam tahap pembahasan, termasuk skema operasional dan besaran tarif.
”Terhadap teknis dan lain-lainnya, tarif dan lain-lain memang belum dibahas,” ujarnya.
Wahyu menekankan, tujuan utama dari rencana tersebut bukan sekadar memperluas bisnis Transjakarta, melainkan menghadirkan sistem transportasi yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan warga Kepulauan Seribu.
”Prinsipnya adalah Pemprov DKI Jakarta itu menginginkan transportasi yang bagus, yang layak, yang nyaman dan murah untuk masyarakat di Pulau Seribu,” katanya.
Lebih jauh Wahyu berharap pengembangan transportasi laut tidak berhenti pada layanan mobilitas penumpang.
Ia mendorong Pemprov DKI dan Transjakarta melihat kebutuhan Kepulauan Seribu secara lebih luas, termasuk distribusi logistik dan pengembangan sektor pariwisata.
Menurutnya, konektivitas laut yang baik dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih besar apabila dibarengi dengan sistem logistik yang efisien serta dukungan terhadap aktivitas rekreasi dan pariwisata.
”Bahkan kita kalau bisa men-challenge-nya bukan hanya transportasi, tapi apa? Aspek logistik. Terus sama rekreasi,” ucapnya.
Dengan demikian, pengembangan transportasi laut diharapkan tidak hanya mempermudah warga bepergian dari dan menuju Kepulauan Seribu, tetapi juga memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
”Jadi transportasinya udah bagus, logistiknya juga ada, rekreasinya juga ada dong,” kata Wahyu Dewanto. []
