Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah, perbankan, dan pengembang guna memperluas akses pembiayaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Langkah tersebut menjadi pembahasan dalam konferensi pers Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Wisma Mandiri Thamrin, Jakarta, Senin, 2 November 2026.
Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma memaparkan perkembangan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) sepanjang 2026 yang menunjukkan tren positif, khususnya pada triwulan III dan Oktober dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Berdasarkan data BP Tapera, hingga 31 Oktober 2026, realisasi penyaluran FLPP mencapai 194.360 unit rumah dengan nilai pembiayaan sebesar Rp24,22 triliun. Khusus sepanjang Oktober 2026, penyaluran tercatat sebanyak 29.352 unit rumah, meningkat sekitar 22 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Kami optimistis melihat perkembangan penyaluran FLPP, khususnya pada triwulan III dan Oktober 2026 yang menunjukkan tren positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ujar Sid dalam keterangannya dikutip Selasa, 3 November 2026.
Sid menjelaskan bahwa percepatan penyaluran FLPP dilakukan melalui peningkatan sosialisasi, audiensi, kampanye media sosial, pembukaan booth layanan perumahan, serta penguatan koordinasi bersama bank penyalur dan asosiasi pengembang.
Melalui berbagai kegiatan tersebut, BP Tapera berupaya mempertemukan masyarakat yang membutuhkan rumah dengan pengembang dan perbankan, sekaligus mengidentifikasi kendala pembiayaan agar dapat segera ditindaklanjuti.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung program pembiayaan perumahan nasional. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memastikan kesiapan pelaksanaan akad massal pada Desember 2026.
“Kolaborasi seluruh pihak harus terus diperkuat. Kita ingin memastikan masyarakat tidak hanya mendapatkan akses pembiayaan, tetapi juga kemudahan dalam seluruh proses kepemilikan rumah. Karena itu, kesiapan perbankan, pengembang, dan dukungan BP Tapera menjadi sangat penting agar pelaksanaan akad massal pada Desember mendatang dapat berjalan dengan baik,” ujar Maruarar.
Dukungan tersebut mencakup kesiapan unit rumah, kelengkapan administrasi calon debitur, serta kelancaran proses pembiayaan melalui bank penyalur agar masyarakat memperoleh pelayanan yang optimal.
Sejalan dengan arahan Menteri PKP, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menekankan pentingnya menjaga momentum penyaluran FLPP melalui kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, perbankan, dan pengembang.
“BP Tapera terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar penyaluran FLPP semakin optimal. Kami ingin memastikan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan akses pembiayaan perumahan yang semakin mudah, sehingga semakin banyak keluarga Indonesia dapat mewujudkan impian memiliki rumah pertama,” tegas Heru.
Heru turut memaparkan kontribusi perbankan dalam penyaluran FLPP. Bank BTN mencatat realisasi terbesar sebanyak 85.341 unit, disusul Bank Syariah Nasional sebanyak 48.286 unit dan BRI sebanyak 26.182 unit.
Dari sisi wilayah, Jawa Barat mencatat penyaluran tertinggi sebanyak 44.295 unit, diikuti Jawa Tengah sebanyak 17.906 unit dan Sulawesi Selatan sebanyak 16.538 unit.
Berdasarkan data BP Tapera hingga 2 November 2026 pukul 14.30 WIB, realisasi penyaluran KPR FLPP secara nasional telah mencapai 197.048 unit rumah dengan nilai pembiayaan sebesar Rp24,55 triliun. Angka tersebut bertambah 2.688 unit rumah dibandingkan posisi akhir Oktober 2026.
Capaian tersebut belum termasuk rencana akad massal pada Desember 2026, yakni sebanyak 71.000 unit rumah pada 17 Desember dan 30.000 unit rumah pada 21 Desember. Pelaksanaan akad massal tersebut diharapkan semakin memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pembiayaan rumah subsidi. []
