JAKARTA – Kabar mengejutkan datang dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu disebut telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto, Rabu, 11 November 2026.
Penyerahan surat tersebut dikabarkan berlangsung di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu sore.
“Betul (mundur),” kata Ketua Umum Projo, Budi Arie kepada Opsi.id, Rabu, 11 November 2026.
Kabar ini muncul di tengah meningkatnya tekanan politik terhadap Gibran menyusul polemik dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.
Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), Rabu, 11 November 2026.
Usulan tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.
Delapan fraksi yang terlibat dalam pengajuan itu adalah PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, PAN, dan Demokrat.
Rinciannya, PDIP mengirimkan 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, PKB 18 anggota, NasDem 19 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, dan Demokrat 18 anggota.
Dorongan penggunaan HMP berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah. Dokumen tersebut sebelumnya digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan dalam Pilpres 2024.
Persoalan dokumen pendidikan Gibran juga berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi bagian dari polemik mengenai bukti kelulusan setara SMA saat menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
Sebelumnya Gibran Sampaikan Keinginan Mundur
Sinyal pengunduran diri Gibran sebenarnya telah muncul sehari sebelumnya. Pada Selasa, 10 November 2026, Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri di tengah dinamika yang berkembang.
Selain membahas persoalan jabatan, pertemuan itu juga menyinggung langkah hukum yang akan ditempuh Gibran untuk menjawab polemik ijazahnya.
Gibran mengaku Prabowo menyarankan dirinya tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN. Dengan menghadirkan seluruh dokumen dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ujar Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta.
Meski kabar penyerahan surat pengunduran diri telah beredar, hingga berita ini ditulis belum ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo maupun pihak Istana yang mengonfirmasi penerimaan dan tindak lanjut surat tersebut.[]
