Bantaeng, OPSI.ID – Kodam XIV/Hasanuddin angkat bicara menyikapi beredarnya video viral di media sosial yang menarasikan adanya pematokan lahan petani secara paksa di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.
Melalui Kapendam XIV/Hasanuddin Kolonel Arm Andi Akbar, pihak Kodam menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan pematokan batas lahan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) di Kabupaten Bantaeng.
Kapendam menjelaskan, kegiatan pematokan dilakukan berdasarkan persetujuan penggunaan kawasan hutan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan.
“Kegiatan yang dilaksanakan merupakan pematokan batas lahan PPKH untuk pembangunan Yon TP di Kabupaten Bantaeng. Pelaksanaannya berdasarkan izin yang telah diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan, bukan merupakan tindakan penyerobotan ataupun pematokan lahan masyarakat secara sepihak,” jelas Andi Akbar.
Namun, dalam perkembangannya, Kodam XIV/Hasanuddin menemukan adanya persoalan penggunaan lahan yang perlu mendapat perhatian.
Pasalnya, pada kawasan yang sama, Kementerian Kehutanan diketahui juga telah memberikan izin garap kepada sejumlah masyarakat.
Menyikapi kondisi tersebut, Kodam XIV/Hasanuddin memutuskan menghentikan sementara proses pematokan lahan untuk menghindari kesalahpahaman maupun potensi permasalahan di lapangan.
“Kami memahami adanya persoalan terkait izin garap masyarakat pada kawasan tersebut. Karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman dan mencegah munculnya persoalan di lapangan, proses pematokan untuk sementara kami hentikan,” ungkapnya.
Andi Akbar menambahkan, langkah tersebut merupakan bentuk kehati-hatian Kodam dalam menyikapi persoalan yang berkembang, sekaligus memberikan ruang bagi koordinasi dengan instansi terkait.
Menurutnya, kejelasan status lahan dan kepastian hukum menjadi hal penting sebelum kegiatan dilanjutkan.
“Persoalan ini akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi berwenang. Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum maupun merugikan masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Kodam XIV/Hasanuddin senantiasa mengedepankan prosedur, koordinasi, serta penyelesaian setiap persoalan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Kodam juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum utuh di media sosial dan tetap mengedepankan informasi yang benar serta berimbang.
“Kami berkomitmen menjalankan setiap tugas berdasarkan aturan yang berlaku dan tetap menghormati hak-hak masyarakat. Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik melalui komunikasi dan koordinasi bersama seluruh pihak terkait,” tutup Andi Akbar. []
