Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi sistem Coretax dan pendekatan Compliance Risk Management (CRM) dalam upaya meningkatkan penerimaan negara.
Dalam keterangan resminya, Anis menyebut transformasi digital melalui Coretax merupakan langkah strategis. Namun, efektivitasnya harus diukur dari kemampuannya menjangkau sektor ekonomi yang selama ini berada di wilayah shadow economy.
Ia menegaskan bahwa aktivitas ekonomi bawah tanah yang belum terjangkau sistem perpajakan masih menjadi tantangan besar dalam memperluas basis pajak nasional. Menurutnya, modernisasi perpajakan tidak boleh hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga harus menghadirkan keadilan fiskal.
“Modernisasi sistem perpajakan tidak boleh berhenti pada aspek teknologi semata. Tetapi harus mampu menghadirkan keadilan fiskal dengan memperluas basis pajak secara nyata,” ujarnya.
Aktivasi Capai 17 Juta
Anis juga menyoroti capaian aktivasi Coretax yang telah mencapai 17 juta hingga Maret 2026. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan potensi kendala teknis di lapangan, mulai dari stabilitas sistem hingga kesiapan infrastruktur digital.
Menurutnya, kemudahan penggunaan sistem menjadi faktor penting agar implementasi Coretax tidak justru menghambat pelaporan wajib pajak.
Ia menekankan bahwa optimalisasi teknologi harus diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela serta menekan potensi kekurangan penerimaan negara di masa depan.
“Jangan sampai semangat reformasi justru menambah beban administratif bagi masyarakat dan pelaku usaha,” tegasnya.
Lebih lanjut, Anis menanggapi rekomendasi dari Bank Dunia terkait penyesuaian ambang batas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, termasuk penghapusan tarif khusus.
Pertimbangan Kondisi Ekonomi
Ia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik, khususnya daya tahan pelaku usaha kecil dan menengah.
“Pendekatan reformasi pajak tidak bisa bersifat seragam. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan dan stabilitas ekonomi nasional,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti proyeksi dari Fitch Ratings yang memperkirakan rasio pendapatan pemerintah Indonesia berada di kisaran 13,3 persen pada periode 2026–2027. Angka ini masih di bawah rata-rata negara dengan peringkat BBB.
Ia mengingatkan meningkatnya ketidakpastian fiskal, termasuk revisi prospek peringkat utang Indonesia menjadi negatif. Berpotensi memperlebar defisit anggaran yang diperkirakan mencapai 2,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alarm bagi pemerintah untuk melakukan terobosan kebijakan fiskal yang lebih komprehensif.
“Pemerintah perlu memperkuat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak secara berimbang, meningkatkan kepatuhan sukarela. Serta memastikan kebijakan fiskal yang inklusif dan berkeadilan,” katanya.
Sebagai penutup, Anis menegaskan komitmen Fraksi PKS untuk terus mengawal kebijakan fiskal agar berpihak pada kepentingan rakyat serta mendorong kemandirian ekonomi nasional.
Ia menekankan bahwa reformasi perpajakan harus mampu menjawab tantangan struktural, termasuk mempersempit kesenjangan pajak dan memperluas partisipasi ekonomi formal.
“Reformasi perpajakan harus diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi, bukan sekadar mengejar target jangka pendek,” pungkasnya.[]
