JAKARTA, Opsi.id – Anggota DPD RI Niluh Djelantik kembali menyuarakan kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih.
Melalui unggahan di media sosial, Niluh mendesak pemerintah mengevaluasi mekanisme pelaksanaan kedua program tersebut agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Terkait MBG, Niluh berpendapat anggaran sebaiknya dialokasikan langsung kepada orang tua, kantin sekolah, atau dikelola melalui pemerintah desa.
Dengan skema tersebut, menurut dia, kebutuhan pembangunan dapur baru dapat diminimalkan.
“Jika ingin anak makan sehat, berikan alokasi anggaran ke orang tua, kantin sekolah, serahkan ke masing-masing desa. Tidak perlu bikin dapur baru dan sebagainya,” tulis Niluh dikutip Minggu (7/6/2026).
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dan audit rutin setiap bulan untuk mencegah penyimpangan anggaran.
Baca juga: Pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih di Nisel Terkendala, Kades Belum Teken Dokumen
Menurutnya, sanksi tegas terhadap pelanggaran diperlukan agar menimbulkan efek jera sekaligus memastikan bantuan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak.
Selain itu, Niluh menilai sistem tersebut dapat mengurangi risiko terjadinya pemborosan makanan maupun kasus keracunan yang beberapa kali menjadi perhatian publik.
Niluh juga mengkritisi pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih.
Ia menilai banyak desa sebenarnya telah memiliki lembaga ekonomi lokal seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Badan Usaha Pembangunan Daerah (BUPDA), maupun Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali, serta jaringan warung kelontong yang telah berjalan.
