Jakarta – Klaim Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu yang menyebut masyarakat tidak lagi “makan tabungan” dinilai belum memiliki dasar yang cukup kuat. Ekonom Universitas Andalas (Unand) Syafruddin Karimi menilai pertumbuhan simpanan perbankan tidak bisa serta-merta dijadikan indikator bahwa kondisi keuangan rumah tangga telah pulih.
Menurut Syafruddin, data LPS yang menunjukkan simpanan di bawah Rp100 juta tumbuh 4,95 persen secara tahunan (year on year/yoy) hingga Mei 2026 dan dana pihak ketiga (DPK) perbankan meningkat 13,47 persen memang mencerminkan likuiditas perbankan yang tetap terjaga.
Namun, menurut dia, kondisi tersebut belum tentu menggambarkan daya tahan finansial masyarakat secara luas.
”Likuiditas bank yang kuat tidak otomatis berarti rumah tangga sudah berhenti menggunakan tabungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pertumbuhan total simpanan bisa dipengaruhi banyak faktor, seperti bertambahnya jumlah rekening, masuknya gaji, bantuan sosial, akumulasi bunga, hingga meningkatnya transaksi digital,” ujar Syafruddin dalam keterangannya dikutip Selasa, 28 Juli 2026.
Ia menegaskan, untuk memastikan masyarakat benar-benar telah berhenti menggerus tabungan, diperlukan indikator yang lebih rinci.
Beberapa di antaranya adalah perkembangan saldo rata-rata dan saldo median rekening, perubahan saldo pada akhir bulan, jumlah rekening dengan saldo sangat kecil, hingga pertumbuhan simpanan riil setelah memperhitungkan inflasi.
Syafruddin menyoroti data rata-rata outstanding simpanan yang justru menunjukkan tren berbeda. Pada kelompok simpanan Rp0 hingga Rp100 juta, rata-rata saldo turun drastis dari Rp4,3 juta pada 2012 menjadi Rp1,8 juta pada 2025 atau merosot sekitar 58 persen.
Sebaliknya, rata-rata saldo simpanan di atas Rp5 miliar meningkat dari Rp17,52 miliar menjadi Rp29,53 miliar dalam periode yang sama.
”Data ini mengindikasikan likuiditas semakin terkonsentrasi pada deposan besar, sementara bantalan keuangan pemilik rekening kecil semakin menipis. Karena itu, pertumbuhan simpanan kecil sebesar 4,95 persen belum cukup menjadi bukti bahwa daya beli masyarakat sudah pulih,” katanya.
Ia menekankan, kenaikan nominal tabungan juga harus dilihat dalam konteks inflasi. Apabila biaya kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, transportasi, sewa tempat tinggal, hingga cicilan meningkat lebih cepat dibandingkan pertumbuhan simpanan, maka posisi keuangan rumah tangga belum tentu membaik.
Syafruddin menilai ukuran yang lebih relevan untuk menilai kesehatan finansial masyarakat adalah kemampuan rumah tangga menabung secara rutin setelah seluruh kebutuhan pokok dan kewajiban cicilan terpenuhi.
”Kalau saldo akhir bulan terus menyusut, semakin banyak rekening yang saldonya di bawah Rp1 juta, atau konsumsi masih ditopang oleh fasilitas paylater dan pinjaman konsumtif, berarti masyarakat belum benar-benar berhenti ‘makan tabungan’. Tekanannya hanya bergeser dari tabungan ke utang,” ujarnya.
Ia berpendapat, pernyataan yang lebih tepat saat ini adalah bahwa perbankan Indonesia masih memiliki likuiditas yang kuat dan simpanan agregat tetap bertumbuh.
Namun, bukti bahwa masyarakat secara luas telah kembali memiliki bantalan keuangan yang memadai dinilai masih belum cukup kuat.
Syafruddin juga mendorong pemerintah bersama LPS, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membaca data secara lebih mendalam.
Menurutnya, perhatian tidak hanya tertuju pada besarnya dana yang masuk ke perbankan, tetapi juga pada distribusi pertumbuhan simpanan di berbagai kelompok masyarakat.
”Yang perlu dilihat bukan hanya berapa dana yang masuk ke bank, tetapi siapa yang saldonya bertambah, siapa yang saldonya terus menipis, dan siapa yang bertahan hidup dengan mengandalkan utang,” tuturnya. []
