Jakarta – Komisi D DPRD DKI Jakarta mendesak Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta untuk mempercepat penertiban bangunan liar yang masih berdiri di bantaran sungai sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir di ibu kota.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta M Fu’adi Luthfi menilai langkah tersebut harus menjadi prioritas pemerintah daerah, terutama di kawasan yang selama ini menjadi langganan banjir seperti Cipinang dan Bidara Cina.
Dalam rapat kerja pembahasan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, Fu’adi menyampaikan bahwa penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik, tetapi juga harus disertai penataan kawasan bantaran sungai yang selama ini masih dipenuhi bangunan liar.
Menurut Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta itu, persoalan tersebut telah berulang kali menjadi perhatian DPRD.
Fu’adi bahkan mengaku menerima laporan dari rekannya di Komisi D, Alwi Moehammad Ali, mengenai masih banyaknya bangunan liar yang berdiri di bibir sungai, khususnya di wilayah Cipinang.
”Bagaimana upaya Pemprov DKI dalam menertibkan bangunan-bangunan liar yang berada di bibir sungai? Itu masih banyak kita temukan di wilayah Cipinang,” ujar Fu’adi dalam Rapat Kerja Komisi D terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) 2026, pada Rabu, 8 Juli 2026.
Ia berpendapat, keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sangat dinantikan masyarakat. Pasalnya, kawasan Cipinang hingga Bidara Cina masih kerap terdampak banjir saat musim hujan tiba.
Sebab, keberadaan bangunan liar di bantaran kali dinilai menjadi salah satu faktor yang menghambat optimalisasi fungsi sungai dalam mengalirkan air.
Meski demikian, Fu’adi mengingatkan agar penertiban dilakukan secara manusiawi. Warga yang terdampak relokasi harus tetap memperoleh solusi sehingga kebijakan pemerintah tidak menimbulkan persoalan sosial baru.
“Kalau kemudian mereka ditertibkan maka tetap harus dicarikan solusinya. Pendekatan manusiawi tetap harus dilakukan,” katanya.
Selain menyoroti penertiban bangunan liar, Fu’adi juga mengkritisi tindak lanjut usulan reses anggota DPRD yang dinilai masih lambat di-follow up, termasuk usulan yang telah disampaikan kepada Dinas SDA.
Ia mengaku sengaja tidak mengajukan terlalu banyak usulan karena melihat realisasi program yang masih minim. Bahkan, usulan yang jumlahnya sedikit pun disebut belum ada yang ditindaklanjuti.
”Saya mengusulkan tidak banyak, tetapi sampai sekarang belum ada satu pun yang ditindaklanjuti. Kalau sedikit saja belum terlaksana, apalagi kalau usulannya banyak,” ujarnya.
Menurut Fu’adi, keterbatasan anggaran memang membuat seluruh usulan reses tidak dapat direalisasikan sekaligus dalam satu periode jabatan.
Namun, ia berharap pemerintah daerah memiliki skala prioritas yang jelas agar aspirasi masyarakat tetap dapat diwujudkan secara bertahap.
Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya yang menjadi mitra Komisi D, memperkuat koordinasi dalam menyelesaikan persoalan banjir.
Fu’adi Luthfi menegaskan jangan sampai ego sektoral antarinstansi justru menghambat penyelesaian masalah yang menjadi kebutuhan mendesak warga Jakarta.
”Kerja sama di antara dinas ini penting. Kita tidak ingin menemukan adanya ego sektoral di antara dinas-dinas yang ada di mitra Komisi D,” kata M Fu’adi Luthfi. []
