Jakarta – Politisi dan pengamat politik Ferdinand Hutahaean mendorong mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk meminta maaf secara terbuka atas pernyataannya terkait konsep syahid dalam kekristenan.
Menurut Ferdinand, pernyataan JK mengandung kekeliruan meskipun disampaikan dalam konteks penjelasan konflik di Poso dan Ambon.
“Meskipun disampaikan dalam menjelaskan konteks konflik, tetapi pernyataan Jusuf Kalla itu tetap ada kekeliruan tentang iman Kristen,” ujar Ferdinand, Rabu (15/4/2026).
Ia menilai konsep mati syahid tidak dikenal dalam ajaran kekristenan sebagaimana yang disampaikan, sehingga berpotensi menjadi disinformasi.
Ferdinand juga menyoroti bahwa polemik ini telah berkembang ke arah politisasi. Ia menduga ada pihak-pihak yang menunggangi isu tersebut untuk kepentingan elektoral menuju Pemilu 2029.
Ia secara khusus menyinggung sejumlah pernyataan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), termasuk Ade Armando, yang dinilainya dapat memicu ketegangan antarumat beragama.
“Saya melihat ada narasi yang justru berpotensi mengadu domba. Ini harus dihindari,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ferdinand mengimbau JK membuka ruang dialog dengan tokoh lintas agama guna meluruskan konteks pernyataannya.
Ia menilai langkah tersebut penting untuk meredakan polemik. Bahkan, menurutnya, tidak ada salahnya jika JK sebagai negarawan menunjukkan sikap besar hati dengan menyampaikan permintaan maaf apabila pernyataannya menyinggung pihak lain.
Baca juga: PGLII Nilai Pernyataan Jusuf Kalla Keliru, Minta Klarifikasi
Terkait laporan hukum yang dilayangkan Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Sahat Martin Philip Sinurat, ke Polda Metro Jaya, Ferdinand meminta aparat kepolisian bersikap hati-hati.
Ia menyarankan agar pendekatan dialog lebih diutamakan dibandingkan proses hukum, mengingat unsur pidana dalam kasus ini dinilai tidak kuat.
“Untuk masuk ke ranah penistaan, pembuktiannya akan sulit. Karena konteksnya adalah penjelasan peristiwa, meski ada kekeliruan dalam penyampaian,” katanya.
Ferdinand pun berharap penyidik dapat melakukan analisis secara objektif dan tidak terpengaruh tekanan publik dalam menangani laporan tersebut. []
