Cirebon – Anggota DPRD Kota Cirebon dari Fraksi Partai Gerindra, Fitrah Malik, memanfaatkan masa reses untuk berdialog langsung dengan masyarakat, khususnya kalangan generasi Z dan milenial di daerah pemilihannya.
Reses Masa Persidangan (MP) III Tahun 2026 tersebut digelar di salah satu kafe di kawasan Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Rabu (19/8/2026).
Pertemuan itu berlangsung dalam suasana santai dan menjadi ruang bagi Fitrah untuk mendengar secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama kelompok anak muda di Dapil 2.
Sejumlah peserta menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan serta persoalan yang mereka temui di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Berbagai masukan tersebut kemudian dicatat sebagai bahan bagi Fitrah dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat, baik dalam fungsi legislasi, penganggaran maupun pengawasan.
“Reses ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat. Apa yang disampaikan tentu menjadi catatan dan bahan evaluasi untuk kami perjuangkan,” ujar Fitrah.
Menurut Fitrah, kegiatan reses memiliki peran penting karena memungkinkan anggota DPRD berinteraksi langsung dengan konstituen dan memahami persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Ia menyebut aspirasi dari generasi Z dan milenial akan menjadi bahan pembahasan untuk diperjuangkan melalui DPRD Kota Cirebon, dengan tetap menyesuaikan kewenangan pemerintah daerah serta kemampuan anggaran yang tersedia.
Fitrah juga menilai keterbukaan komunikasi antara generasi muda dan wakil rakyat perlu terus diperkuat. Menurutnya, komunikasi secara langsung dapat membantu pemerintah dan DPRD memperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai persoalan di lapangan sekaligus membuka ruang untuk mencari solusi bersama.
Ia mengajak generasi Z dan milenial agar tidak sungkan menyampaikan berbagai aspirasi, termasuk kritik dan masukan terhadap kebijakan pemerintah.
Bagi Fitrah, partisipasi masyarakat menjadi salah satu unsur penting agar kebijakan pembangunan yang dirumuskan pemerintah daerah dapat lebih sesuai dengan kebutuhan warga.
“Silaturahmi dan komunikasi seperti ini harus terus dijaga. Kami ingin memastikan aspirasi masyarakat bisa tersampaikan dan menjadi perhatian dalam pembahasan kebijakan di DPRD,” katanya.
