Ambon – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) Maluku merespons pernyataan Jusuf Kalla dalam sebuah ceramah di Masjid UGM pada 5 Maret 2026.
Ketua DPD GAMKI Maluku, Samuel Patra Ritiauw, menyampaikan sikap resmi organisasi.
Ia menilai narasi yang beredar luas, yang mengaitkan ajaran agama dengan pembenaran kekerasan, tidak hanya keliru tetapi juga berpotensi melukai relasi antarumat beragama.
“Pikiran ini sesat dan jangan dijadikan kebenaran. Kami menyatakan bahwa itu sangat bertentangan dengan ajaran agama Kristen,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).
Menurutnya, ajaran Kristen berdiri kokoh di atas prinsip kasih.
Ia mengingatkan kembali pesan mendasar dalam Alkitab, bahwa kasih kepada sesama bukan sekadar anjuran, melainkan perintah yang tidak dapat ditawar.
Baca juga: GAMKI dan Sejumlah Ormas Laporkan Jusuf Kalla ke Polisi
“Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, hingga ajakan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nilai-nilai itu menjadi garis tegas yang tak bisa ditawar,” katanya.
Meski demikian, GAMKI tidak menutup ruang klarifikasi.
Organisasi tersebut mendorong adanya penjelasan langsung dari Jusuf Kalla.
Jika pernyataan yang beredar benar, GAMKI berharap ada sikap terbuka sebagai bentuk tanggung jawab moral sebagai tokoh bangsa.
Di sisi lain, GAMKI juga menilai potongan video yang beredar kemungkinan tidak utuh.
Dalam konteks era digital, distorsi informasi dinilai bukan hal baru.
Karena itu, GAMKI mendesak aparat kepolisian untuk menelusuri kemungkinan adanya manipulasi konten yang dapat memperkeruh situasi.
Samuel menekankan bahwa pernyataan tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial di Maluku.
Maluku memiliki sejarah panjang terkait kerentanan hubungan antar kelompok jika isu identitas tidak disikapi secara hati-hati.
Ia mengingatkan agar polemik ini tidak dibesar-besarkan hingga memicu luka lama.
GAMKI juga menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri, menempuh jalur hukum, serta menjaga kedamaian.
Secara internal, GAMKI telah menginstruksikan jajarannya di 11 kabupaten/kota untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang berpotensi memanaskan suasana.
“Maluku dibangun di atas persaudaraan. Dan persaudaraan itu jauh lebih penting untuk dijaga daripada memenangkan perdebatan,” ujarnya. []
