Pematangsiantar – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPC GAMKI) Pematangsiantar, mendukung DPP terkait pernyataan Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla atau JK dalam bagian ceramah di Masjid UGM pada 5 Maret 2026, menyamakan konsep ajaran tertentu dengan nilai-nilai kristiani dalam konteks konflik bersenjata.
GAMKI Pematangsiantar menilai penting bagi setiap tokoh publik untuk menjaga diksi agar tidak menciderai harmoni lintas iman.
“Pernyataan yang menyimpang dari substansi ajaran agama berisiko menciptakan polarisasi di akar rumput,” kata Ketua DPC GAMKI Pematangsiantar, Jon Roi Tua Purba, Selasa, 14 April 2026.
Menurut dia, di Kota Pematangsiantar, merawat toleransi bukan dengan kata-kata, melainkan dengan pemahaman yang benar akan perbedaan.
“Menyamakan ajaran kasih dengan konsep ‘syahid’ dalam konteks konflik bersenjata adalah kekeliruan fatal.
Hal ini bukan hanya salah secara teologis, tapi juga berpotensi menyesatkan opini publik yang selama ini sudah tenang,” ujar Jon Roi.
Jon Roi kemudian menegaskan dukungan terhadap DPP GAMKI untuk melaporkan hal ini ke pihak kepolisian.
Langkah itu kata dia, bukanlah bentuk sentimen personal, melainkan upaya edukasi hukum dan pelurusan fakta.
Poin utamanya adalah tanggung jawab moral.
Tokoh sekaliber Jusuf Kalla seharusnya menjadi pengayom yang memberikan narasi menyejukkan, bukan memicu perdebatan sensitif.
Baca juga: GAMKI dan Sejumlah Ormas Laporkan Jusuf Kalla ke Polisi
“Upaya ini juga untuk mengukur akurasi teologis untuk melindungi kemurnian ajaran agama dari misinformasi adalah bagian dari upaya menjaga perdamaian,” katanya.
Dia menyebut, jalur konstitusional GAMKI memilih upaya hukum sebagai bukti kedewasaan berorganisasi dan bernegara.
“Guna menghindari tindakan main hakim sendiri atau perdebatan kusir di media sosial,” kata Dosen UHKBP Nommensen Pematangsiantar tersebut.
Pematangsiantar kata dia, selama ini menjadi laboratorium perdamaian di mana keberagaman adalah kekuatan utama.
Jon Roi menekankan, ini bukan sekadar soal ketersinggungan perasaan, tapi soal integritas kebenaran ajaran agama.
“Kami mendukung penuh langkah Ketua Umum Sahat Sinurat untuk menuntaskan masalah ini secara konstitusional.
Kami ingin memastikan bahwa di masa depan, tidak ada lagi ruang bagi misinformasi yang dapat meretakkan tenun kebangsaan kita,” pungkasnya. []
