Kebijakan ini menuai kritik luas karena dinilai bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran.
Isu tersebut bahkan sempat disinggung Presiden Prabowo Subianto.
Tak lama kemudian, Pemprov Kaltim mengklaim kendaraan itu telah dikembalikan ke pihak penyedia.
BACA JUGA: HOAKS: Titik Kumpul DPP GAMKI, Aksi 100 Ribu Massa Demo Jusuf Kalla
Publik juga menyoroti anggaran renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur yang nilainya mencapai Rp25 miliar.
Pemerintah daerah menjelaskan angka itu merupakan akumulasi perawatan aset negara. Penataan ruang kerja, serta pengadaan fasilitas penunjang.
Presiden BEM FISIP Universitas Mulawarman, Rossa Tri Rahmawati Bahri, menilai respons gubernur belum menjawab substansi tuntutan massa.
Ia menyesalkan kepala daerah tidak menemui demonstran saat aksi berlangsung.
Menurutnya, aspirasi ribuan warga seharusnya dijawab melalui dialog terbuka. Bukan hanya pernyataan di media sosial.
Nama Rudy kerap dikaitkan dengan isu dinasti politik. Karena sejumlah anggota keluarganya memegang jabatan strategis di Kaltim.
Kakaknya, Rahmad Mas’ud menjabat Wali Kota Balikpapan, sementara anggota keluarga lainnya berada di legislatif daerah.
Rudy sebelumnya membantah adanya praktik dinasti politik.
Dia menegaskan setiap warga negara memiliki hak politik yang sama selama memenuhi syarat konstitusional. []
