Jakarta – Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menyatakan janji Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menguatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jauh panggang dari api.
Bukan tanpa sebab ia berkata demikian, karena realitas yang terjadi sejauh ini justru menunjukkan pelemahan lembaga antirasuah.
Contohnya, kebijakan politik mengubah Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), pemecatan puluhan pegawai KPK secara ugal-ugalan melalui asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), dan dipilihnya komisioner KPK bermasalah.
“Agenda penguatan KPK sebagaimana disampaikan oleh presiden jauh panggang dari api,” ujar Adnan melalui keterangan tertulis diterima wartawan, dikutip Opsi, Kamis, 9 Desember 2021.
Di sisi bersamaan, Presiden Jokowi tidak mengambil tindakan konkret saat Komnas HAM dan Ombudsman RI telah menemukan pelanggaran HAM dan malaadministrasi dalam penyelenggaraan alih status pegawai KPK menjadi ASN tersebut.
Adnan menandaskan, kebijakan politik untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi juga dapat dipotret dari politik legislasi nasional. Sejumlah regulasi penting seperti RUU Perampasan Aset, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, dan RUU Tipikor tak pernah masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas.
Adnan berpendapat, merosotnya upaya pemberantasan korupsi berimbas pada makin buruknya pengelolaan etika pejabat publik. Dia pun mengkritik praktik rangkap jabatan serta kepentingan politik dan bisnis yang menjadi bukti konkret tata kelola pemerintahan bermasalah.
“Momentum Hari Antikorupsi Dunia ini patut kita rayakan dengan kesedihan. Karena korupsi selalu mengorbankan kita sebagai warga masyarakat, momentum Hari Antikorupsi Dunia ini dapat menjadi titik balik perlawanan masyarakat terhadap korupsi. Mari perkuat suara kita, mari kita perkuat peran kita untuk melawan korupsi,” ujarnya. []
