Ketum Asbanda Dorong Sinergi BPD dan BPR dengan Mitigasi Risiko Ketat

Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) yang juga Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo menilai kolaborasi antara Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) maupun BPR Syariah (BPRS) memiliki potensi bisnis yang sangat baik.

Kendati demikian, Agus menekankan bahwa kerja sama tersebut harus diletakkan dalam struktur yang tepat dan dibarengi dengan mitigasi risiko yang ketat.

“Tetapi yang penting adalah kita letakkan dalam satu struktur yang tepat,” kata Agus dalam siaran pers, pada Rabu, 5 Agustus 2026.

“Kalau dibandingkan BPD atau BPRNS, kalau dibandingkan BPR atau BPRNS itu kan relatif memiliki sumber daya yang baik. BPR ataupun BPRS itu memiliki kedekatan dengan pasar mikro,” tuturnya.

Agus menjelaskan BPR dan BPRS memiliki keunggulan berupa akses layanan serta kedekatan yang kuat dengan segmen pasar mikro, area yang relatif sulit dijangkau secara langsung oleh BPD. Keunggulan masing-masing lembaga keuangan daerah ini dinilai dapat saling melengkapi jika disinergikan secara optimal.

Bentuk kolaborasi yang dapat dibangun antara BPD dan BPR/BPRS meliputi model digital, penyediaan konten, hingga pemanfaatan saluran distribusi (channel).

Namun, Agus memberikan catatan kritis agar bentuk kerja sama tersebut tidak sampai menimbulkan moral hazard berupa pemindahan risiko kredit antarlembaga.

“Tapi yang lebih penting dari itu menurut saya eh jangan sampai menggeser risiko dari satu lembaga ke lembaga lain. Kenapa? Karena gini, bentuk bentuk kolaborasinya atau keterbukaannya itu sebenarnya bisa ke model digital, konten, channel, gitu,” ujar Agus.

Di dalam konsep pembangunan daerah, pemahaman terhadap profil dan rekam jejak nasabah (borrower) dinilai sangat vital agar risiko kredit dapat diukur secara presisi.

Oleh karena itu, transparansi serta mitigasi risiko yang matang menjadi syarat mutlak agar kerja sama antara BPD dan BPR/BPRS dapat berjalan secara berkelanjutan dan menguntungkan kedua belah pihak.

“Nah, di dalam konsep ini, pembangunan daerah harus kita tahu dan paham akan lain dari borrower-nya. Sehingga eh risikonya tidak bisa diukur dengan baik. Jadi pada prinsipnya kerja sama ini sangat baik untuk kedua belah pihak,” ucap Agus. []

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA TERKINI

News Anchor Bongkar Cerita di Balik Layar TV

Jakarta - Sederet pembaca berita alias news...

Video Bokep 19 Detik di Emperan Toko Magelang, Viral di Media Sosial

Jakarta - Sebuah video bokep berdurasi 19 detik berisi...

Foto: Achmad Megantara, Perankan Rangga di Sinetron Dewi Rindu

Jakarta - Aktor muda Achmad Megantara didaulat untuk berperan...

Ahok Jawab Desas-desus Jadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara di Kaltim

Jakarta - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja...

Dihina Gurunya, Siswi SMP di Medan Didatangi Polisi

Medan - Seorang siswi SMP Negeri 28 Kota Medan,...

Dishub DKI ‎Bantah Ada Kenaikan Tarif Parkir di Jakarta, Pilih Fokus Tertibkan Parkir Liar

Jakarta – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menegaskan saat...

1.425 Personel Gabungan Siaga, Amankan Unjuk Rasa Besok di Makassar

Makassar, OPSI.ID - Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Djuhandhani...

‎Ketua DPRD DKI Bantah Rencana Kenaikan Tarif Parkir di Jakarta, Sebut Baru Sebatas Isu

Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengatakan...

‎Manfaatkan PLTS, Mahasiswa ITPLN Ciptakan Perahu Pengangkut Sampah Tanpa Awak

Jakarta - Mahasiswa Teknik Elektro Institut Teknologi PLN (ITPLN),...

PSI Ingatkan Budi Arie: Jangan Adu Domba Jokowi dan Prabowo

JAKARTA, Opsi.id — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan Budi...

Berita Terbaru

Popular Categories