Ketum Asbanda Dorong Sinergi BPD dan BPR dengan Mitigasi Risiko Ketat

Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) yang juga Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo menilai kolaborasi antara Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) maupun BPR Syariah (BPRS) memiliki potensi bisnis yang sangat baik.

Kendati demikian, Agus menekankan bahwa kerja sama tersebut harus diletakkan dalam struktur yang tepat dan dibarengi dengan mitigasi risiko yang ketat.

“Tetapi yang penting adalah kita letakkan dalam satu struktur yang tepat,” kata Agus dalam siaran pers, pada Rabu, 5 Agustus 2026.

“Kalau dibandingkan BPD atau BPRNS, kalau dibandingkan BPR atau BPRNS itu kan relatif memiliki sumber daya yang baik. BPR ataupun BPRS itu memiliki kedekatan dengan pasar mikro,” tuturnya.

Agus menjelaskan BPR dan BPRS memiliki keunggulan berupa akses layanan serta kedekatan yang kuat dengan segmen pasar mikro, area yang relatif sulit dijangkau secara langsung oleh BPD. Keunggulan masing-masing lembaga keuangan daerah ini dinilai dapat saling melengkapi jika disinergikan secara optimal.

Bentuk kolaborasi yang dapat dibangun antara BPD dan BPR/BPRS meliputi model digital, penyediaan konten, hingga pemanfaatan saluran distribusi (channel).

Namun, Agus memberikan catatan kritis agar bentuk kerja sama tersebut tidak sampai menimbulkan moral hazard berupa pemindahan risiko kredit antarlembaga.

“Tapi yang lebih penting dari itu menurut saya eh jangan sampai menggeser risiko dari satu lembaga ke lembaga lain. Kenapa? Karena gini, bentuk bentuk kolaborasinya atau keterbukaannya itu sebenarnya bisa ke model digital, konten, channel, gitu,” ujar Agus.

Di dalam konsep pembangunan daerah, pemahaman terhadap profil dan rekam jejak nasabah (borrower) dinilai sangat vital agar risiko kredit dapat diukur secara presisi.

Oleh karena itu, transparansi serta mitigasi risiko yang matang menjadi syarat mutlak agar kerja sama antara BPD dan BPR/BPRS dapat berjalan secara berkelanjutan dan menguntungkan kedua belah pihak.

“Nah, di dalam konsep ini, pembangunan daerah harus kita tahu dan paham akan lain dari borrower-nya. Sehingga eh risikonya tidak bisa diukur dengan baik. Jadi pada prinsipnya kerja sama ini sangat baik untuk kedua belah pihak,” ucap Agus. []

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA TERKINI

News Anchor Bongkar Cerita di Balik Layar TV

Jakarta - Sederet pembaca berita alias news...

Video Bokep 19 Detik di Emperan Toko Magelang, Viral di Media Sosial

Jakarta - Sebuah video bokep berdurasi 19 detik berisi...

Foto: Achmad Megantara, Perankan Rangga di Sinetron Dewi Rindu

Jakarta - Aktor muda Achmad Megantara didaulat untuk berperan...

Dihina Gurunya, Siswi SMP di Medan Didatangi Polisi

Medan - Seorang siswi SMP Negeri 28 Kota Medan,...

Kembali Berulah, Dua Residivis Maling di Mamuju Ditangkap Polisi

Mamuju - Kembali berulah, dua residivis maling, EG dan...

Rio Clappy Rilis Single Janji Bahagia, Bahas Hubungan yang Kehilangan Harapan

Jakarta – Musisi Rio Clappy kembali menegaskan eksistensinya di...

Grup Band Rock, Amalgama Rilis Single Fenomenon

Jakarta - Setelah terakhir merilis karya pada 2021, unit...

Kasus HGB Summarecon, KPK Ungkap Rp1,5 Miliar Mengalir ke Orang Kepercayaan Menteri Nusron

Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap aliran uang...

Usai OTT Summarecon, KPK Temukan Dugaan Korupsi Lain di Kementerian ATR/BPN

Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dugaan tindak...

KPK Beberkan Peran Dirut Summarecon dalam Kasus HGB Bogor, Ada Uang Rp1,5 Miliar

Jakarta — Aliran uang dalam kasus dugaan korupsi pengurusan...

Daftar Orang yang Terjaring OTT KPK di ATR/BPN, Ada Sontang Manurung dan Fahd A Rafiq

Jakarta — Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi...

OTT ATR/BPN, KPK Temukan Uang Ratusan Miliar dalam 20 Koper

Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan uang tunai...

OTT HGB di Bogor, KPK Tahan 8 Tersangka Termasuk Dirjen ATR/BPN

Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan delapan orang...

Berita Terbaru

Popular Categories