Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan pemerintah agar saat melakukan pembangunan atau pengembangan sektor pariwisata dalam skala besar harus memerhatikan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat.
“Karena ini akan berhubungan dengan sumber daya masa depan rakyat yang ada di wilayah tersebut,” kata Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin di Jakarta, Rabu, 8 Desember 2021.
Hal tersebut ia sampaikan pada webinar bertajuk “Peran mediasi HAM dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM konflik dan sengketa agraria pada sektor pariwisata”. Sekaligus dalam rangka peringatan Hari HAM Sedunia ke-73.
Ia mengatakan dalam pengembangan dan pembangunan kawasan pariwisata berskala besar maka terdapat beberapa hal pokok yang mesti diperhatikan sejak awal.
Oleh karena itu, pemerintah atau pemangku kepentingan terkait harus menanyakan betul. Apakah proyek itu bisa menjadi masa depan bagi tiap-tiap warga negara di wilayah tersebut. Atau justru sebaliknya membawa kerugian.
“Harus kita tanyakan betul. Sebab, jangan sampai proyek itu malah menjadikan warga negara itu jauh lebih miskin,” ujar dia.
Menurutnya, kondisi tersebut bisa saja terjadi. Karena warga negara yang berada di kawasan pembangunan pariwisata tersisih dari sumber daya atau barang yang selama ini digunakan sehari-hari.
“Jadi, kalau itu malah menimbulkan kemiskinan dan ketersisihan, saya rasa kita perlu melihat ulang. Adakah guna proyek itu untuk warga negara,” kata dia.
Dengan kata lain, pemerintah perlu duduk bersama membicarakannya. Agar proyek pengembangan pariwisata betul-betul memberi manfaat bagi masyarakat terutama di sekitar wilayah. []
