Jakarta — Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Agustus 2026.
Aksi tersebut melibatkan 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil. Selain itu, massa membawa tagar #MerebutKembaliIndonesia sebagai tema gerakan.
Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel mengatakan aksi ini merupakan bentuk pengawasan masyarakat terhadap kinerja DPR RI.
Menurut dia, mahasiswa ingin memastikan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR berjalan sesuai harapan publik.
“Aksi pada 27 Agustus 2026 ini bukan sekadar penyampaian pendapat biasa di jalanan. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan pengawasan publik terhadap DPR RI,” kata Mixel dalam keterangan tertulis, Selasa, 25 Agustus 2026.
GERAM Minta Pimpinan DPR Turun Temui Massa
Dalam aksi tersebut, GERAM meminta pimpinan DPR RI hadir langsung untuk berdialog dengan peserta aksi.
Mixel menilai, selama ini aspirasi mahasiswa sering hanya mendapat tanggapan tanpa tindak lanjut yang jelas.
Karena itu, pihaknya meminta adanya pertemuan langsung antara pimpinan DPR dan massa aksi.
“Kami menuntut Ketua dan Wakil Ketua DPR RI hadir langsung menemui massa aksi untuk berdialog secara nyata dan setara, bukan sekadar respons simbolis,” ujarnya.
GERAM memperkirakan sekitar 1.000 orang akan mengikuti aksi tersebut. Peserta berasal dari berbagai organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil.
Selain itu, GERAM menyatakan siap menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar jika tuntutan dialog tidak dipenuhi.
Bawa 10 Tuntutan Utama
Dalam aksi ini, GERAM membawa sepuluh tuntutan yang berkaitan dengan berbagai persoalan nasional.
Pertama, mereka menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Tuntutan ini berkaitan dengan kebijakan yang dinilai memperluas militerisme dan memperbesar ketimpangan ekonomi.
Kedua, GERAM meminta penghentian dan evaluasi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menyoroti aspek transparansi anggaran dan potensi kepentingan politik.
Selanjutnya, mahasiswa menolak kebijakan pajak yang dinilai membebani masyarakat kecil. Mereka juga mendorong penerapan pajak progresif bagi pemilik modal besar.
Selain itu, GERAM menuntut pemerintah menyediakan pendidikan dan kesehatan gratis yang berkualitas. Mereka juga menolak komersialisasi layanan publik.
Soroti Isu Buruh hingga Korupsi
GERAM juga meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan menaikkan upah buruh. Menurut mereka, kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas.
Di bidang kebencanaan, massa mendesak pemerintah menetapkan bencana di Sumatra dan NTT sebagai bencana nasional. Mereka juga meminta percepatan bantuan dan pemulihan bagi korban.
Kemudian, GERAM mendorong adanya perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Mereka meminta aturan yang menjamin hak, upah layak, dan kondisi kerja yang manusiawi.
Tidak hanya itu, mereka juga menolak perluasan peran militer di ruang sipil. GERAM meminta pemerintah menjalankan prinsip supremasi sipil.
Terakhir, GERAM mendesak penghentian kriminalisasi terhadap aktivis serta meminta aset hasil korupsi disita untuk kepentingan masyarakat.
Diikuti Berbagai Organisasi
Sejumlah elemen yang akan bergabung dalam aksi tersebut antara lain UNUSIA, Universitas Terbuka, Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia, mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat, Serikat Tahanan Politik, serta berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya.
Melalui aksi ini, GERAM berharap DPR RI membuka ruang dialog dan menjadikan aspirasi masyarakat sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan tugasnya.[]
 akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI.){kind=link}