Amran mengatakan pemerintah telah mengambil sampel beras dari berbagai daerah untuk diperiksa.
Beras yang menjadi temuan tersebut, menurut dia, juga telah ditarik dari peredaran.
“Kita sekarang pemeriksaan sampelnya sudah diambil seluruh Indonesia,” kata Amran.
Ia menyebut beras yang menjadi temuan pemerintah telah ditarik dan diamankan.
Pengawasan tersebut dilakukan dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
38 Tersangka Kasus Beras Oplosan
Selain persoalan beras fortifikasi, Amran mengungkap perkembangan penindakan terhadap kasus beras yang sebelumnya diduga dioplos dan dijual dengan label atau kelas yang lebih tinggi.
Menurut Amran, dari laporan yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum, sebanyak 38 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Ia mengatakan sebagian perkara bahkan telah berlanjut ke tahap persidangan.
“Sudah ada terdakwa dan seterusnya sudah ditahan,” ujar Amran, dikutip Rabu (12/8/2026).
Sebelumnya, pemerintah juga disebut telah mengirimkan laporan terkait 212 merek kepada Mabes Polri dalam penanganan kasus beras.
Amran: Negara Tidak Boleh Kalah
Ketika ditanya apakah dugaan permainan dalam sektor perberasan dapat benar-benar diberantas, Amran memberikan jawaban tegas.
Ia mengatakan negara tidak boleh kalah menghadapi pihak-pihak yang merugikan petani maupun konsumen.
“Negara tidak boleh kalah,” tegas Amran.
Ia bahkan meminta agar pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan hukuman berat, terutama apabila pelakunya merupakan residivis atau mengulangi perbuatannya dengan modus berbeda.
Menurut Amran, persoalan beras fortifikasi akan menjadi bagian dari penindakan berikutnya setelah pemerintah menangani kasus beras oplosan.
Bukan Hanya Konsumen, Petani Juga Harus Dilindungi
Di sisi lain, Amran menegaskan kebijakan perberasan tidak semata-mata harus mempertimbangkan kepentingan konsumen.
Pemerintah juga harus menjaga kesejahteraan petani.
Ia mengatakan keberadaan Bulog memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan harga, baik bagi petani maupun konsumen.
Amran juga menyampaikan bahwa pemerintah memiliki stok beras sekitar 5,2 juta ton di gudang Bulog.
Selain itu, pemerintah melakukan berbagai langkah untuk menghadapi potensi kekeringan, termasuk perbaikan irigasi, pompanisasi dan optimalisasi lahan.
Bagi pemerintah, persoalan utama bukan sekadar harga beras mahal atau murah, tetapi bagaimana memastikan beras yang dikonsumsi masyarakat benar-benar sesuai dengan kualitas dan klaim yang tercantum pada produknya, sekaligus memastikan petani tetap mendapatkan harga yang layak.
Amran pun menegaskan pemerintah tidak akan mundur dalam upaya memberantas praktik yang dinilai merugikan masyarakat di sektor pangan. []
Baca juga: Bulog Sulselbar Jamin Stok Beras Aman Sampai Juni 2027
Baca juga: Mentan Amran Bantu Modal Rp20 Juta untuk Pedagang Kerupuk di Bone
Baca juga: Prabowo Geber Ketahanan Pangan: Gudang Bulog 5,3 Juta Ton, Pupuk Diekspor ke Lima Negara
