Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dengan akses tangga buntung di depan Kompleks DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, sudah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Menurut dia, JPO di samping Gedung DPR/MPR, merupakan aset Pemprov DKI Jakarta. Akibat ketiadaan tangga di JPO, maka akibatnya fasilitas umum itu tak bisa digunakan oleh publik. Dody pun akan melakukan koordinasi dengan Pemprov DKI terkait JPO ini.
“Nanti kita diskusikan. Itu dulu kan kalau saya enggak salah punya DKI. Nanti didiskusikan lagi deh dengan Pemprov DKI,” kata Dody Hanggodo di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, dikutip Jumat, 21 Agustus 2026.
Dody menegaskan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sudah menyerahkan terkait wewenang JPO ke pihak Pemprov DKI Jakarta.
Kendati demikian, Dody mengakui perlu memastikan lagi hal tersebut, serta akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk mencarikan solusi.
“Sudah kita serahkan (ke Pemprov DKI Jakarta), setahu saya ya tapi nanti saya cek lagi,” kata Dody Hanggodo.
Pramono Bilang JPO di Senayan Dibangun Kementerian PUPR, Dinas Bina Marga DKI Buang Badan
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sempat merespons kabar miring menyoal pembongkaran tangga JPO persis di samping Gedung DPR/MPR, Senayan.
Politisi senior PDI Perjuangan (PDIP) itu tidak menjelaskan secara gamblang kapan tangga JPO tersebut dibongkar, termasuk apakah yang membongkar adalah Dinas Bina Marga DKI Jakarta atau Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Sebab, tangga JPO itu terlihat masih utuh dan bisa digunakan saat adanya aksi demonstrasi tahun 2025 kemarin.
Pramono hanya menyebut, yang membangun JPO itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
”Jadi JPO yang ada di Senayan itu adalah JPO yang dulunya dibangun oleh Kementerian PUPR,” kata Pramono Anung di Balai Kota Jakarta.
Sementara, Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo tampak menghindari awak media saat ditanyakan menyoal hilangnya tangga JPO di samping Gedung DPR/MPR, yang belakangan ini viral menjadi buah bibir masyarakat.
Bahkan, saat menghadiri rapat kerja bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Komisi D DPRD DKI Jakarta, pada Kamis, 13 Agustus 2026, Heru Suwondo enggan mengungkap musabab hilang atau dibongkarnya tangga JPO di dalam forum itu, sehingga hal tersebut masih menimbulkan teka-teki.
Usai rapat dinyatakan rampung, jurnalis opsi.id pun berupaya meminta klarifikasi langsung kepada Heru Suwondo terkait masalah tangga JPO di samping Gedung Parlemen. Namun, Heru bersikeras ogah mengungkap persoalan itu.
Ia meminta awak media untuk menanyakan masalah raibnya tangga JPO di DPR/MPR ke otoritas lain.
”Diskominfo aja Diskominfo,” kata Heru sambil berjalan cepat, dikutip Jumat, 14 Agustus 2026.
Diskominfo yang Heru maksud yakni, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta.
Lantas, saat ditanyakan perihal JPO samping DPR/MPR tersebut apakah merupakan aset pemerintah pusat, pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, atau PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Heru masih enggan mengungkapnya. Ia menjawab dengan pernyataan yang sama.
”Kita belum tahu, ke Diskominfo saja Diskominfo,” ucapnya sembari melangkah semakin cepat.
Respons DPRD DKI terkait JPO Buntung di Samping DPR/MPR
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menengarai, pengelola JPO tersebut adalah Bina Marga DKI Jakarta. Kendati demikian, pihaknya harus mendalami kembali ihwal status aset kepada otoritas terkait.
”Berdasarkan penelusuran awal, pengelolanya mengarah ke Dinas Bina Marga DKI, tetapi status asetnya tetap perlu kita pastikan dulu,” ucap Koordinator Komisi D DPRD DKI itu.
Sementara, Anggota Komisi D DPRD DKI dari Fraksi Golkar Judistira Hermawan meminta Kadis Bina Marga Heru Suwondo beserta jajaran untuk segera menangani persoalan JPO tanpa tangga, karena hal ini berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Judistira mengaku baru mengetahui JPO di samping Gedung DPR/MPR, setelah menerima aduan masyarakat dan memperoleh informasi dari pemberitaan media massa.
”Saya kira ini kan yang harus kita pikirkan adalah keselamatan daripada pengguna JPO yang ada di depan Gedung DPR ini. Saya kira ini harus segera diantisipasi dan kemudian dilakukan perbaikan,” kata Judistira saat diwawancarai usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Rabu, 12 Agustus 2026. []
 dengan tangga buntung di DPR/MPR aset Pemprov DKI Jakarta.){kind=link}