Jakarta – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Ahmad Muzani meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).
Sebab, dalam aturan itu disebutkan bahwa JHT hanya bisa dicairkan saat usia pekerja mencapai 56 tahun.
Muzani menegaskan, dana JHT merupakan uang pekerja yang menjadi harapan utama bagi para pekerja buruh maupun perkantoran ketika sudah tidak bekerja lagi atau di-PHK.
Selain diperuntukkan untuk memulai dengan profesi barunya, lanjutnya, uang tersebut biasanya menjadi modal usaha para pekerja yang terkena PHK.
“Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 harus dicabut karena di masa pandemi Covid-19 ini, tunjangan JHT yang telah dikumpulkan BPJS menjadi sandaran utama bagi para pekerja baik buruh pabrik ataupun perkantoran,” kata Muzani dalam keterangan tertulisnya, Senin, 14 Februari 2022.
Dia menjelaskan, jutaan orang sudah di PHK selama pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Lanjutnya, pekerja yang terkena PHK tersebut akan sulit mencari pekerjaan lantaran adanya angkatan kerja baru.
“Ketika pandemi melanda, maka aktivitas dan produktivitas pabrik maupun perkantoran berkurang yang kemudian menyebabkan pendapatan perusahaan menurun. Maka PHK menjadi pilihan para pengusaha,” ujarnya.
“Begitu seseorang tidak bekerja di perusahaan atau di pabrik, dia akan sulit mencari pekerjaan kembali karena sudah ada angkatan kerja baru dengan semangat yang lebih fresh dan upah yang tentu lebih minim,” sambungnya.
Oleh sebab itu, katanya, dana JHT menjadi tumpuan para korban PHK untuk menggunakan uang tersebut guna menjajaki dunia usaha kecil seperti UMKM.
“Sehingga dana JHT menjadi penting bagi mereka untuk dicairkan dan digunakan sebaik mungkin untuk bertahan hidup tanpa pekerjaan. Jadi jelas, kebijakan dari Permenaker ini tidak sejalan dengan semangat pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi,” tutur dia.
Menurut Sekjen DPP Partai Gerindra ini, seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan bagi para korban PHK semisal pelatihan keterampilan berusaha bagi mereka yang berminat menjajaki dunia UMKM.
Dia menegaskan, kebijakan pencairan dana JHT sebesar 30 persen dari peserta BPJS yang sudah menggunakannya selama 10 tahun bukan solusi tepat.
“Dana JHT merupakan kesempatan dan modal bagi korban PHK yang sudah tidak memiliki pendapatan tetap. Harusnya pemerintah justru memberikan keterampilan baru dan semangat baru dari penggunaan modal JHT itu. Mestinya orang-orang yang terkena PHK menjadi fokus pemerintah untuk diberdayakan, sehingga menjadi energi baru bagi pertumbuhan kegiatan perekonomian kita,” kata dia.
“Karena yang disebut pensiun itu bukan hanya faktor usia, tapi pensiun adalah berhentinya orang-orang pekerja dari aktivitas pekerjaannya, maka itu ada istilah pensiun muda dan pensiun tua,” ucap Muzani menambahkan.[]
