Pemerintah Diminta Tegas Tindak Lanjut Pasca Pencabutan Konsesi TPL

Desakan itu disampaikan Anggiat Sinaga dari Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL dalam seminar bertajuk Menata Ulang Lahan Konsesi Eks PT TPL yang digelar di Aula Guest House HKBP Pangururan, Pangururan, Sabtu (25/4/2026).

Kegiatan difasilitasi Sekber Gerakan Oikumene untuk Keadilan Ekologis Sumatra Utara (Gokesu).

Dihadiri unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, KSPPM, AMAN, serta perwakilan masyarakat adat di Kabupaten Samosir.

“Agar tidak terjadi simpang siur informasi di tengah masyarakat dan agar perjuangan yang telah dilakukan memiliki arah kebijakan yang konkret,” kata Anggiat.

Ketua Sekber, Pastor Walden Sitanggang, menegaskan perjuangan penutupan TPL bukanlah akhir, melainkan pintu masuk menuju kerja pemulihan ekologis yang lebih luas.

Menurutnya, pencabutan izin TPL tidak otomatis menyelesaikan persoalan.

Karena masih menyisakan warisan kerusakan lingkungan yang membutuhkan pemulihan berbasis keadilan ekologis.

Roganda Simanjuntak menyebut sejak awal kehadiran industri kehutanan, wilayah adat mengalami perampasan.

BACA JUGA: Masyarakat Adat Demo Tutup PT TPL di Toba

Dan perubahan fungsi hutan dari hutan alam serta pinus menjadi monokultur eukaliptus.

Sebanyak 29 komunitas masyarakat adat di kawasan Danau Toba yang terdampak mengusulkan penataan ulang berbasis wilayah adat.

Termasuk penguatan hutan adat, kawasan penyangga sungai, serta ruang hidup bagi permukiman dan peternakan.