Kerja sama tersebut juga mencakup pengembangan proyek percontohan pirolisis di lima wilayah, yakni Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Semarang, Kota Bekasi, dan DKI Jakarta.
Zulkifli mengapresiasi keterlibatan TNI AD dalam mendorong penggunaan teknologi pirolisis.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah dapat menjadi langkah konkret dalam mempercepat pengolahan sampah menjadi energi.
Di sisi lain, pemerintah menargetkan pembangunan 13 lokasi PSEL dalam waktu dekat. Program tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang mengatur percepatan pembangunan PSEL di sejumlah daerah.
Salah satunya PSEL di Kota Palembang yang ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2026.
Namun, kapasitas PSEL yang tersedia nantinya diperkirakan baru mampu menangani sekitar 22 persen timbunan sampah nasional.
Kondisi tersebut membuat pemerintah menilai diperlukan teknologi pendukung, termasuk pirolisis, untuk memperluas kapasitas pengolahan sampah.
Zulkifli menegaskan keberhasilan program pengelolaan sampah membutuhkan komitmen pemerintah daerah.
Dukungan tersebut antara lain berupa penyediaan lahan, percepatan proses perizinan, hingga memastikan ketersediaan pasokan sampah untuk fasilitas pengolahan.
Percepatan pengelolaan sampah juga dinilai penting untuk mengantisipasi meningkatnya risiko kebakaran di TPA selama musim kering yang dipengaruhi fenomena El Nino.
“Kita ingin persoalan sampah tidak hanya selesai, tetapi juga mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan energi bagi masyarakat. Dengan gotong royong dan kerja cepat, target itu dapat kita capai,” kata Zulkifli Hasan. []
