Jakarta — Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, menyoroti banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra Utara (Sumut) akibat hujan dengan intensitas tinggi.
Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan saat bencana terjadi. Menurutnya, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk mengetahui penyebab banjir yang terus berulang setiap musim hujan.
Dorong Evaluasi Tata Ruang dan Lingkungan
Penrad mengatakan, banjir harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola lingkungan, sistem drainase, serta memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana tata ruang.
“Setiap kali hujan dengan intensitas tinggi, masyarakat kembali menjadi korban. Ini menunjukkan ada persoalan yang harus diselesaikan secara serius, bukan hanya penanganan darurat ketika banjir sudah terjadi,” ujar Penrad.
Senator asal Sumatra Utara itu menilai, persoalan banjir tidak dapat dilihat hanya sebagai dampak faktor cuaca.
Ada sejumlah aspek lain yang perlu mendapat perhatian, mulai dari kondisi daerah aliran sungai (DAS), berkurangnya kawasan resapan air, hingga pembangunan yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan.
“Air selalu mencari jalannya. Kalau kawasan resapan berkurang, sungai menyempit, dan tata ruang tidak dikendalikan dengan baik, maka dampaknya masyarakat yang paling merasakan,” katanya.
Pemerintah Diminta Perkuat Mitigasi Bencana
Selain evaluasi jangka panjang, Penrad juga meminta pemerintah daerah di wilayah terdampak, seperti Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, dan Kabupaten Langkat, memperkuat langkah mitigasi bencana.
Menurutnya, upaya tersebut dapat dilakukan melalui perbaikan infrastruktur pengendali banjir, pembenahan sistem drainase, serta penguatan peringatan dini kepada masyarakat.
“Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam setiap penanganan bencana,” tegas anggota Komite I DPD RI tersebut.
Ia menambahkan, kehadiran pemerintah sangat penting agar masyarakat mendapatkan perlindungan dan penanganan cepat saat terdampak banjir.
“Pemerintah harus hadir memastikan warga yang terdampak mendapatkan perlindungan, bantuan, dan penanganan yang cepat. Namun lebih dari itu, pemerintah harus mencari akar persoalannya agar banjir tidak menjadi siklus yang terus berulang,” ujar Penrad.
Ribuan Warga Sumut Terdampak Banjir
Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatra Utara mencatat banjir terjadi di sejumlah wilayah akibat hujan deras.
Di Kota Medan, ratusan rumah terendam. Sementara itu, di Kabupaten Langkat, ribuan kepala keluarga terdampak akibat meningkatnya debit air sungai.
Penrad menilai, penanganan banjir tidak boleh berhenti pada tahap tanggap darurat. Menurutnya, pemerintah perlu membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak.
Dengan langkah tersebut, masyarakat tidak terus menjadi pihak yang paling dirugikan ketika bencana hidrometeorologi terjadi.[]
