Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Penegakan hukum menjadi salah satu ujian paling nyata bagi tema “Polri Bersama Masyarakat”.
Masyarakat ingin melihat hukum bekerja secara profesional dan transparan.
Hukum tidak boleh dipersepsikan secara tajam kepada kelompok tertentu tetapi dapat diterima oleh kelompok lainnya.
Oleh karena itu, profesionalitas aparat menjadi sangat penting.
Setiap proses hukum harus berjalan berdasarkan bukti, prosedur, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Kepastian hukum juga harus berjalan bersama menghormati hak asasi manusia.
Penegakan hukum yang kuat bukan sekadar menghasilkan banyak perkara. Penegakan hukum yang kuat adalah penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Tegak Lurus” pada Konstitusi
Polri membutuhkan garis yang jelas dalam menjalankan pengabdiannya. Garis itu adalah konstitusi dan hukum.
Dalam konteks tersebut, istilah “tegak lurus” seharusnya tidak diartikan sebagai loyalitas kepada individu.
“Tegak lurus” harus berarti konsisten menjalankan konstitusi, hukum, dan amanat negara.
Dengan prinsip itu, Polri dapat menjaga jarak yang tepat dari kepentingan pribadi dan kelompok sekaligus tetap menjalankan kewenangan yang diberikan negara.
Didalamnya makna penting Tri Brata sebagai pedoman moral profesi kepolisian.


