Jakarta, Opsi.id – Arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong perguruan tinggi terlibat langsung membantu pemerintah daerah membuka babak baru relasi kampus dan negara.
Namun, di balik semangat kolaborasi itu, muncul pertanyaan krusial: apakah kampus siap menjadi “problem solver” bagi birokrasi, atau justru berisiko kehilangan independensinya?
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menyampaikan bahwa Presiden ingin kampus turun tangan menangani persoalan konkret daerah.
Mulai dari sampah, tata kota, hingga lingkungan. Bahkan, kampus didorong membentuk tim ahli yang bertindak layaknya “asisten kepala daerah”.
Gagasan ini terdengar progresif. Selama ini, banyak riset kampus berhenti di jurnal tanpa dampak nyata.
BACA: Hakim Konstitusi Saldi Isra: Kita Terlalu Fobia, Tidak Boleh Politik di Kampus
Program “Kemdiktisaintek Berdampak” mencoba menjembatani kesenjangan itu dengan mendorong ilmu pengetahuan langsung menyentuh masyarakat.
“Jadi, diharapkan setiap daerah, provinsi maupun kota, kabupaten, itu kampus memiliki tim yang nantinya menjadi seperti asisten untuk kepala daerahnya membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu,” jelasnya selepas diterima presiden, Senin (4/5/2026).
