Antara Solusi Nyata dan Beban Struktural
Mendorong kampus menjadi mitra strategis pemda berarti menambah fungsi baru di luar tridharma perguruan tinggi.
Jika tidak dirancang dengan matang, kebijakan ini berpotensi menjadi beban administratif baru bagi dosen dan peneliti.
Apalagi, tidak semua kampus memiliki kapasitas sumber daya yang sama.
Kampus besar mungkin siap, tetapi perguruan tinggi di daerah dengan keterbatasan fasilitas bisa kewalahan.
Lebih jauh, muncul kekhawatiran soal independensi akademik. Ketika kampus terlalu dekat dengan kekuasaan lokal, apakah riset masih bisa objektif? Atau justru akan menyesuaikan dengan kepentingan politik daerah?
Masalah Lama, Solusi Baru?
Persoalan seperti pengelolaan sampah dan tata kota sejatinya bukan hal baru.
Banyak daerah sudah memiliki dinas teknis, konsultan, hingga program pemerintah pusat. Masalahnya sering kali bukan kekurangan ide, melainkan lemahnya implementasi dan tata kelola.
Di titik ini, pelibatan kampus bisa menjadi solusi—jika ditempatkan sebagai penguat kebijakan berbasis data, bukan sekadar “tambalan” atas kegagalan birokrasi.
BACA: Perguruan Tinggi di Jabar Rancang Prodi Inovatif Kolaborasi drengan Industri
Arahan Presiden agar program ini disusun lebih terstruktur menjadi krusial. Tanpa sistem yang jelas, kolaborasi ini berpotensi berjalan sporadis dan tidak berkelanjutan.
Tiga hal menjadi penentu, yakni struktur kerja sama yang jelas antara kampus dan pemda, insentif bagi akademisi, agar keterlibatan tidak menjadi kerja tambahan tanpa penghargaan. Batas peran, agar kampus tetap kritis dan independen
Ilmu Pengetahuan sebagai Motor, atau Alat Politik?
Di satu sisi, langkah ini bisa menjadi terobosan besar dalam menjadikan ilmu pengetahuan sebagai motor pembangunan.
Di sisi lain, jika tidak dijaga, kampus bisa terjebak menjadi alat legitimasi kebijakan pemerintah daerah. []
