Jakarta – Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk mendorong transformasi Jakarta menjadi kota global.
Menurut Rano Karno, kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta dapat mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing dan menyejahterakan warganya.
Hal itu Rano katakan saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, pada Senin, 20 April 2026.
Dalam paparannya, Wagub Rano mengungkapkan sejumlah capaian pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Jakarta tercatat melampaui nasional, diiringi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjadi tertinggi di Indonesia.
“IPM DKI Jakarta pada 2025 mencapai 85,05, naik dari 84,15 pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh perbaikan di seluruh dimensi kehidupan warga. Kinerja pembangunan manusia Jakarta juga menjadi yang tertinggi di Indonesia. Angka harapan hidup mencapai 76,27 tahun, sementara standar hidup layak meningkat 3,62 persen dibandingkan tahun lalu,” ujar politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu dikutip dari keterangan resmi, Selasa, 21 April 2026.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan Jakarta mencapai 5,21 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp3.926 triliun, dengan inflasi yang tetap terjaga di level 2,63 persen (year on year).
”Di sisi investasi, realisasi investasi meningkat signifikan menjadi Rp270,9 triliun,” katanya.
Terkait keuangan daerah, realisasi APBD 2025 menunjukkan pendapatan daerah mencapai Rp80,02 triliun atau 94,75 persen dari target Rp84,45 triliun. Sementara belanja daerah terealisasi Rp76,09 triliun atau 88,50 persen dari target Rp85,97 triliun.
“Penerimaan pembiayaan tercapai Rp7,33 triliun yang bersumber dari SiLPA dan pinjaman dalam negeri. Adapun pengeluaran pembiayaan terealisasi Rp5,44 triliun, dialokasikan untuk penyertaan modal daerah kepada BUMD seperti PT Jakpro dan PT MRT Jakarta, serta pembayaran pokok pinjaman,” kata Wagub Rano.
Selain itu, angka kemiskinan di Jakarta berhasil ditekan menjadi 4,03 persen pada September 2025. Penurunan ini didorong oleh konsistensi penyaluran bantuan sosial, seperti KJP Plus dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ).
Di sektor pendidikan, program KJP Plus menjangkau 707.513 penerima. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menjalankan program sekolah swasta gratis di 40 institusi. Sementara di sektor kesehatan, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 99,94 persen, disertai penguatan layanan home service melalui Pasukan Putih.
”Pada sektor infrastruktur dan transportasi, kondisi jalan mantap mencapai 97,35 persen. Progres pembangunan MRT Jakarta Fase 2A juga telah mencapai 55,89 persen,” kata Rano Karno.
