Jakarta - Salah satu tahapan yang sedang berlangsung menuju Pemilu 2024 adalah seleksi penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu daerah.
Muncul desakan dari banyak kalangan agar proses seleksi, terutama untuk Bawaslu dilakukan secara transparan.
Dosen Fisipol Universitas Sam Ratulangi Manado, Dr Donald K Monintja diantaranya menyuarakan itu dalam diskusi tematik secara virtual yang digelar Pengurus Pusat GMKI 2022-2024 pada Rabu, 12 April 2023.
Hadir sebagai narasumber dalam diskusi itu, Donald Manitja memaparkan tentang posisi Bawaslu dalam proses pemilu.
Dia diantaranya meminta harus ada transparansi dalam proses seleksi Bawaslu yang sedang berlangsung saat ini di sejumlah daerah di Tanah Air.
"Proses seleksi Bawaslu tentunya juga harus meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Kami melihat dalam proses seleksi PNS nilai dalam semua tahapan dimunculkan. Sementara Bawaslu tidak. Berbeda lagi dengan PPK dan PPS yang justru transparan," ungkapnya.
BACA JUGA: DKPP Periksa Lima Komisioner Bawaslu Simalungun, Ini Kasusnya
Diskusi yang difasilitasi Lembaga Pemantau Pemilu PP GMKI itu bertajuk "Pengawasan Partisipatif dalam Implementasi Kedaulatan Rakyat".
Selain akademisi, diundang narasumber lainnya, Tenaga Ahli Bawaslu Ahmad Tohir, dan Direktur Monitoring KIIP Jojo Rohi.
Jojo Rohi mengatakan, Pemilu 2024 perlu dikawal sehingga hasilnya memberikan rasa adil bagi masyarakat.
“Demokrasi itu harus diawasi dan ada yang mengawasi, sehingga demokrasi itu tidak berpihak hanya kepada mayoritas. Mayoritas yang dimaksudkan di sini bukan soal agama tapi bisa saja soal masyarakat adat dan lainnya," tuturnya.
Ahmad Thohir menyampaikan bahwa aspek penting dari pengawasan partisipatif menuju Pemilu 2024 adalah pemantau pemilu harus aktif dalam semua tahapan.
"Pemantau pemilu harus aktif dalam semua tahapan. Karena hal tersebut merupakan aspek penting dari pengawasan partisipatif menuju Pemilu 2024 yang mewujudkan kedaulatan rakyat. Selain itu, keberadaan posko aduan hak pilih juga tidak boleh diabaikan," tukasnya.[]
