Jakarta — Legislator Fraksi PKS Anis Byarwati menyoroti target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2026 yang dipatok pemerintah dalam kisaran 5,2% hingga 5,8%.
Menurutnya, angka tersebut terlalu optimis dan tidak realistis mengingat situasi ekonomi saat ini.
Dalam rapat di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat, 23 Mei 2025, Anis merespons penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) oleh Kementerian Keuangan RI.
Ia menyebut proyeksi tersebut cenderung “over confidence”, terutama jika dibandingkan dengan prediksi IMF dan Bank Dunia yang hanya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2026 sebesar 4,8%.
“Realisasi Triwulan I tahun 2025 saja menunjukkan pertumbuhan ekonomi hanya 4,87% year-on-year, melambat dari kuartal sebelumnya yang masih 5,02%,” jelas Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi ini.
Anis menegaskan bahwa tren pelambatan ini seharusnya menjadi ukuran realistis dalam menyusun target pertumbuhan ekonomi ke depan.
Ia menyarankan agar pemerintah memasang target yang lebih moderat, berada di kisaran 5,0% hingga 5,02%.
Lebih lanjut, ia mengkritik kebijakan efisiensi yang selama ini belum berdampak signifikan pada percepatan pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, alokasi efisiensi anggaran masih banyak difokuskan pada pembiayaan proyek besar seperti MBG dan Danantara, bukan pada sektor produktif yang bisa mendorong pertumbuhan.
“Kalau pemerintah konsisten efisiensi pada anggaran tidak prioritas dan mulai memperkuat sektor-sektor penggerak ekonomi, barulah kita bisa berharap ada perbaikan pertumbuhan,” tambahnya.
Dalam pandangannya, kondisi global yang tidak menentu, potensi konflik geopolitik, perlambatan penerimaan pajak, dan stagnasi industri nasional membuat pertumbuhan yang lebih tinggi sulit dicapai tanpa terobosan kebijakan.
Anis juga menekankan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung pertumbuhan, menyumbang 54% terhadap PDB nasional dengan laju 4,94% per tahun.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ia menyarankan agar porsi investasi dan ekspor diperbesar. Menurutnya, perbaikan iklim investasi adalah kunci utama.
“Aturan main harus jelas, tidak tumpang tindih, bebas pungli, dan memberikan kepastian hukum bagi investor. Pemerintah perlu kerja keras dan kebijakan yang tepat untuk mengatasi persoalan ekonomi saat ini,” tegas Anggota Komisi XI DPR RI tersebut.
Ia mengingatkan, dalam usia pemerintahan yang hampir tujuh bulan, seharusnya sudah ada kerangka dan konsep konkret yang mampu menjawab tantangan ekonomi nasional.
“Kebijakan fiskal dan moneter harus tepat. Pemerintah harus tahu mana prioritas yang perlu segera ditangani,” pungkasnya.[]
