Jakarta - Deklarator Koalisi Bersama Rakyat (KOBAR), Sahat Martin Philip Sinurat menegaskan bahwa sesungguhnya koalisi Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah ratusan juta rakyat Indonesia.
Demikian disampaikan Sahat dalam agenda halalbihalal "Gerakan Tiga Periode" yang berlangsung di Sekretariat Komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024 di Jakarta, Sabtu, 25 Juni 2022.
"Kami lihat Jokowi itu bukan Ketum Parpol. Jadi, koalisi beliau (Jokowi) itu bukan bersama partai, tetapi bersama rakyat Indonesia. Itu yang harus kita tegaskan bahwa yang dipunyai Pak Jokowi itu bukan Parpol tetapi ratusan juta rakyat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke," kata Sahat.
Dia mengungkapkan, kinerja Jokowi selama ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Hal itu, kata dia, menjadi dasar bagi KOBAR untuk menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Terkait tiga periode ini, kita juga melihat bahwa apa yang dilakukan Jokowi selama ini memang benar-benar sesuai harapan kita bertahun-tahun.
"Beliau benar-benar membangun Indonesia sentris. Banyak daerah-daerah yang justru dalam waktu delapan tahun, bisa dibangun oleh Jokowi. Apalagi kalau kita berikan lagi lima tahun untuk benar-benar bisa membangun tonggak menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.
Lebih lanjut, KOBAR mengaku bingung jika Jokowi tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI. Menurutnya, hingga saat ini belum ada sosok yang mampu menggantikan peran Jokowi dalam membangun Indonesia.
"Jujur, kami bingung. Kalau 2024 tidak Jokowi lagi, itu siapa yang bisa melanjutkan? Jangan-jangan kebijakannya semua berubah. Jokowi yang tegas terhadap radikalisme dan intoleransi. Di 2024 bisa melempem lagi. Ini yang membuat kita semakin khawatir," tuturnya.
"Termasuk pembangunan IKN, maritim, tol laut dll, harus Jokowi yang bisa melanjutkan," sambungnya.
Selain itu, Sahat juga menyebut bahwa Jokowi tidak pernah melarang para relawan atau pendukungnya untuk menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Di beberapa acara kita melihat narasi-narasi Jokowi yang kami tangkap, tidak melarang (rakyat bicara tiga periode). Kalau menteri pasti dilarang. Menteri Jokowi harus tegak pada konstitusi. Itu jelas. Tapi rakyat bebas berekspresi. Dan kami lihat tidak ada dibatasi rakyat," ucap Sahat.[]
