Pematangsiantar - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) merespons kelangkaan dan mahalnya minyak goreng, salah satunya meminta Presiden Jokowi mencari pihak yang membuat kondisi itu.
Terungkap dalam siaran pers bersama GMKI Pematangsiantar-Simalungun dan PMKRI Pematangsiantar Santo Fransiskus dari Assisi, diterima Minggu, 10 April 2022.
Disebutkan, sejumlah elemen mahasiswa turun ke jalan di berbagai daerah di Tanah Air. Dilakukan menyusul sejumlah kebijakan dan isu nasional, yang berpotensi berdampak buruk bagi masyarakat.
Di antaranya langka dan mahalnya minyak goreng. Di mana sampai saat ini solusi yang dilakukan pemerintah belum tepat.
Kemudian kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), mahal dan langkanya pupuk di beberapa daerah, naiknya harga LPG, naiknya harga BBM jenis Pertamax per 1 April 2022, kenaikan harga pangan, isu tunda pemilu sampai isu usulan masa jabatan presiden tiga periode.
Baca juga:
GMKI Minta Susanti Lanjutkan Pembangunan Tugu Raja Siantar
“Apa yang sedang terjadi saat ini menjadi bukti ketidakseriusan para pejabat kita. Persoalan saat ini akan menguji ketegasan dan power pimpinan negara kita. Berharap pemerintah tetap fokus menjalankan programnya, jangan sibuk memikirkan Pemilu 2024," kata Ketua PMKRI Pematangsiantar Edi Galingging.
Senada disampaikan Ketua GMKI Pematangsiantar-Simalungun Juwita Panjaitan. Pihaknya mengecam kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada rakyat kecil.
Baca juga:
GMKI-GAMKI Minta Jaksa Agung Bentuk Tim Berantas Mafia Minyak Goreng
"Karena berdampak menyiksa dan menyengsarakan banyak masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah," katanya.
Konon kebijakan dimaksud hadir di tengah-tengah keterpurukan perekonomian rakyat di masa pandemi Covid-19.
"Sangat dirasa tidak adil sekali pemerintah di tengah-tengah pendapatan rakyat yang belum pulih akibat pandemi Covid-19, sudah menaikkan harga yang mematikan bagi banyak masyarakat," katanya seraya menyebut GMKI kan terus mengawal kebijakan pemerintah.
Secara bersama PMKRI dan GMKI lantas menyatakan sikap, yakni mendorong pemerintah agar segera mungkin menstabilkan harga pangan, meminta Presiden untuk memberikan sanksi tegas kepada pejabat yang mengusulkan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.
Meminta pemerintah untuk fokus terhadap program-programnya, mendorong pemerintah pusat agar menurunkan harga pangan, BBM, LPG, dan PPN, meminta Presiden untuk tegas mencari siapa dalang di balik mahal dan langkanya minyak goreng.
"Meminta pemerintah agar komit memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang makin marak terjadi di negeri ini dan meminta Presiden untuk mengevaluasi para menteri," demikian Juwita dan Edi dalam pernyataan bersama. []
