*Oleh Jefri Gultom, Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI
Sudah jadi tradisi setiap pergantian tahun adalah momen refleksi. Apalagi terkait kehidupan berbangsa dan bernegara. Refleksi atas apa yang telah dicapai, apa yang sedang berjalan dan apa yang masih ingin diraih; untuk menyongsong era, baru paling tidak untuk setahun ke depan.
Dalam mitologi Yunani kuno terdapat kisah dua insan yang saling melengkapi. Pertama, insan Promotheus yang artinya melihat ke depan. Kedua, insan Epimetheus yang artinya melihat ke belakang. Tahun 2021 telah berlalu. Sebagai insan Promotheus, apa harapan kita untuk Indonesia di 2022? Tahun 2020 hingga 2021 adalah tahun kritis karena Covid-19.
Sementara tahun 2022 juga tahun kritis karena tahun terakhir pemerintahan Jokowi bisa bekerja sepenuh hati secara teknokratis, meskipun ada riak-riak kecil sana sini.
Jelang 2023 praktis seluruh perhatian akan tercurah untuk ajang politis Pemilu 2024. Hal ini penting, karena masa depan Indonesia jadi taruhannya. Pemerintah harus visioner dan punya agenda prioritas untuk jadi titik fokus pembangunan sepanjang tahun 2022 secara khusus dan hingga tahun 2024 secara keseluruhan.
Memikirkan 2022 adalah memikirkan Indonesia masa depan dan fondasi menuju ke sana. Fondasi pokok adalah ekosistem pengetahuan dan inovasi. Ini adalah kunci tak hanya untuk membangun daya saing ekonomi, tetapi menyasar pada penguatan kapasitas negara dan perbaikan kebijakan serta perencanaan pembangunan.
Itu sebabnya, menghadapi berbagai tantangan ke depan, target teknokratis pembangunan dan konsolidasi kekuasaan politik akan jadi pijakan dalam mengambil keputusan politik negara.
Berikut ini adalah fragmen catatan kritis dari GMKI sebagai refleksi sekaligus jadi mapping agenda setahun ke depan.
1. Covid-19
Dalam situasi pandemi Covid-19, GMKI memberikan apresiasi atas capaian pemerintahan Jokowi-Maruf yang bekerja keras membangun bangsa selama tahun 2021. Pemerintah berhasil mengendalikan Covid-19, meskipun angkanya sempat tembus 56.700 kasus menjadi 200 kasus per hari membuat Indonesia mendapatkan apresiasi dari para pemimpin dunia dan menjadikan Indonesia sebagai role model dalam penanganan Covid-19 oleh negara lain.
Tahun 2022, kita harus waspada dan berjuang lagi dengan terdeteksinya varian Omicron yang terus naik, meski masih terkontrol dengan baik. Muncul optimisme dan keyakinan untuk menghadapi virus omicron mengingat kekebalan imunitas nasional Indonesia mulai terbentuk.
Keberhasilan pemerintah melakukan program vaksinasi tahap dua yang sudah mencapai 55 persen menjadi kekuatan awal untuk melawan virus omicron. Memutus penyebaran virus omicron, tidak cukup dengan program vaksinasi.
Perlu kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk berjuang menghindari krisis. Pemerintah menjamin keamanan dan optimisme kepada masyarakat melalui klaster kebijakan, sementara masyarakat jadi pendukung utama melalui sikap hidup dengan berpedoman pada kebijakan publik.
2. Pemulihan ekonomi
Dalam bidang ekonomi, paket kebijakan ekonomi pemerintah sangat tepat dalam memperbaiki ekonomi saat pandemi ini. Ekonomi terkontraksi -5,32 persen pada triwulan ke II 2020. Paket kebijakan ekonomi mulai dari efesiensi APBN, bantuan sosial, insentif pajak, Kartu Prakerja membuat ekonomi masyarakat tetap produktif, daya beli terjaga serta mampu mengurangi dampak PHK.
Walaupun masih terkontraksi, pertumbuhan ekonomi merangkak naik hingga 7,07 persen pada triwulan ke II 2021. Pertumbuhan ekonomi terjadi tidak terlepas dari peran pemerintah dalam memberikan dukungan kepada UMKM sehingga perputaran ekonomi pada masyarakat menengah ke bawah tetap berjalan dengan baik.
Selain itu, pemerintah mampu menggenjot ekspor batubara dan nikel yang membuat Indonesia lepas dari resesi ekonomi. Kebijakan hilirisasi batu bara, nikel, emas serta pengembangan pariwisata merupakan potensi besar yang mendatangkan devisa negara tanpa ekspor produk keluar negeri.
Dalam mewujudkan kesejahteraan, pengolahan sumber daya alam, GMKI meminta kepada pemerintah untuk melakukan transfer teknologi dalam setiap investasi dan melibatkan generasi muda dalam penguasaan teknologi.
3. Presidensi G 20
Merupakan sebuah kebanggaan karena di penghujung tahun 2021, Indonesia memperoleh kepercayaan internasional untuk memegang kepemimpinan G20 yang terdiri atas negara-negara yang menguasai sekitar 80 persen ekonomi dunia.
Sekalipun keputusan dalam G-20 tidak mengikat, tetapi penting bagi kebijakan ekonomi negara-negara anggota, lembaga multilateral, ekonomi swasta, termasuk lembaga masyarakat non-pemerintah.
Melalui tema "Recover Together, Recover Stronger" inisiatif Indonesia dalam G20 sebagai agenda prioritas yang akan dibahas dan menjadi fokus dalam momentum ini adalah pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, penguatan arsitektur kesehatan global terutama mengatasi pandemi dan kesiapan untuk pandemi yang akan datang.
Kedua, digitalisasi yakni memastikan transisi digital yang inklusif bagi pertumbuhan dan pembangunan.
Ketiga, Transisi energi dengan memastikan anggota G20 untuk berperan dalam menyediakan teknologi bersih yang terjangkau dan mengarahkan koordinasi kebijakan global terkait pembiayaan perubahan iklim dan transisi energi, pengurangan emisi karbon dalam kerangka ekonomi hijau.
Keempat, inklusi keuangan yang fokus pada pemberdayaan UMKM dan perempuan dalam mempercepat digitalisasi sistem pembayaran dan akses keuangan. Dalam kesempatan yang sama generasi muda diberi panggung khusus untuk terlibat melalui Youth20 forum dengan agenda prioritas pada ketenagakerjaan pemuda, transformasi digital, planet yang berkelanjutan dan layak huni, keberagaman dan inklusi.
4. Hukum
Dalam bidang hukum refleksi kami fokus pada dua klaster. Pertama klaster pemberantasan korupsi dari dua institusi yaitu Kejaksaan dan KPK. Institusi Kejaksaan terjadi akselerasi dan lompatan yang menorehkan catatan positif sejauh ini. Kami tentu sangat mengapresiasi kinerja Kejaksaan dalam hal ini.
Sementara di tubuh KPK masih dalam tantangan yang serius karena disatu pihak kinerja pemberantasan korupsi seperti OTT tetap berjalan bagus, namun dari arah sebaliknya menuai banyak kritikan publik terkait banyaknya catatan mengenai pelanggaran etik. Pada intinya, penegakan hukum jangan terkesan tajam ke bawah tumpul ke atas.
Klaster kedua adalah penegakkan hukum. Kami mengapresiasi upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh dua institusi yang selama ini selalu jadi sorotan yakni Kepolisian dan TNI. Pertama, di tubuh Kepolisian melalui kepemimpinan bapak Kapolri Listyo Sigit dengan slogan PRESISI, semakin meningkatkan kepercayaan publik dan menjamin rasa optimisme masyarakat terhadap institusi Polri.
Hal ini terbukti dengan keterlibatan masyarakat yang secara langsung punya inisiatif untuk melaporkan berbagai tindakan kriminal dan gangguan-gangguan sosial lainnya yang kemudian direspons secara cepat oleh Polri. Artinya dua pendekatan yang menjadi kata kunci untuk mendukung slogan PRESISI adalah keterbukaan dan inklusivitas organisasi.
Kedua, TNI. Di institusi TNI juga terjadi akselerasi kinerja dan lompatan aksi nyata dalam beragam kebijakan serta implementasi kinerja. Melalui bapak Jenderal Andhika Perkasa, TNI bertransformasi secara kontekstual menunjukkan wajah humanis khusus dalam pola komunikasi publik yang semakin egaliter, pola pendekatan yang inklusif dan ketegasan penegakkan hukum secara internal.
5. Papua
Pertama, terobosan progresif juga tampak dalam pembangunan infrastruktur di Papua yakni jalan trans Papua, jembatan, pasar untuk UMKM dan bandara. Sementara pembangunan SDM masih jadi agenda jangka panjang.
Kedua, GMKI juga harus mengapresiasi kinerja pemerintahan Jokowi secara umum dan secara khusus untuk keluarga besar TNI di bawah kepemimpinan Jenderal Andhika Perkasa yang selalu berupaya merumuskan ulang strategi dan pola pendekatan untuk konflik Papua. Akselerasi dan transformasi konflik melalui pendekatan inklusif wajah humanis "TNI adalah Kita" adalah strategi yang tepat untuk mengakhiri konflik di bumi Cendrawasih.
Khusus bagi bapak Panglima TNI, Jenderal Andhika Perkasa terima kasih dan apresiasi untuk upaya dan kerja kerasnya dalam merumuskan pola pendekatan baru yakni sosial-teritorial. Semoga lompatan dan terobosan ini bukan hanya menjamin harapan masyarakat Papua secara khusus tapi juga Indonesia umumnya dan jadi pilihan etis untuk merawat martabat manusia Indonesia.
6. Pancasila
Dalam konteks Pancasila, kita masih dihadapkan dengan beragam tantangan terkait radikalisme, intoleransi dan terorisme, meskipun tindakan tegas sebaliknya kita patut apresiasi. Ini tentunya tugas yang harus jadi fokus agar secara tuntas bisa mengatasi. Lahirnya komunitas-komunitas yang ingin memisahkan diri dari NKRI melalui gerakan berkedok demokrasi.
Dalam konteks Indonesia yang dicita-citakan akselerasi kebijakan perlu digalakkan melalui ekosistem kolaborasi dan sinergi multi-pihak. Tahun 2022 pembangunan IKN akan dimulai. Beragam isu pun menguak kembali ke publik. Pada titik inilah, kolaborasi multi-pihak harus diikat lagi.
Pancasila harus jadi pijakan arsitektur pembangunan IKN sebagai fondasi untuk mewujudkan sebagai kota berkelanjutan, simbol identitas masa depan peradaban bangsa, dan penggerak ekonomi Pancasila di masa depan.
Secara istimewa kami mengapresiasi kinerja MPR RI di bawah kepemimpinan bapak Bambang Soesatyo, wajah MPR RI bertransformasi menjadi lembaga insklusif humanis khas nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat Indonesia dengan beragam ekosistem yang disiapkan. Hal ini membuat Pancasila jadi percakapan sehari-hari, meskipun ada gangguan di sana sini.
Catatan kritis
1. Apresiasi dan penghargaan kepada Presiden Jokowi yang melahirkan terobosan progresif dalam sejarah bangsa ini dengan mencabut 2.078 izin usaha tambang, 192 sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare, Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34,448 hektare, hari ini juga dicabut. Dari luasan tersebut, sebanyak 25.128 hektare adalah milik 12 badan hukum dan sisanya seluas 9.320 hektare merupakan bagian dari HGU yang telantar milik 24 badan hukum.
Tantangan yang jadi catatan berikutnya bagi pemerintah adalah mencabut izin perusahaan yang hanya merusak lingkungan, berorientasi pada eksploitasi, dan tidak berperan dalam rehabilitasi lingkungan.
2. Terkait PPHN, kami sangat menghargai dan mengapresiasi bapak ketua MPRI RI bersama jajaran yang punya inisiatif baik untuk membentuknya, tetapi di sisi lain kami juga ingin memberikan masukan dan catatan bahwa PPHN harus sejalan dengan sistem Presidensial dan nilai-nilai dasar Pancasila.
3. GMKI secara khusus dan Cipayung Plus secara umum mengapresiasi sekaligus menyampaikan terima kasih kepada MPR RI umumnya dan khusus untuk bapak ketua MPR RI, bapak Bambang Soesatyo yang selalu terbuka mengajak generasi muda untuk aktif dalam sosialisasi 4 pilar selama ini.
Komitmen dan sikap terbuka untuk kolaborasi dan sinergi multi-pihak ini merupakan suatu terobosan kepemimpinan keluarga besar MPR RI untuk mengintegrasikan secara kreatif dan inovatif.
4. Yang menjadi catatan dalam forum G-20 presiden Jokowi harus mendorong komitmen global negara anggota G20 dalam menurunkan CO2 dunia sehingga kita terhindar dari malapetaka perubahan iklim berupa anggaran dan teknologi yang inklusif. Akhir kata saya ingin menegaskan bahwa masa depan bukan untuk kira-kira atau diramal, tetapi dibentuk.
Karena itu, kita mesti sadar dan mengerti, Indonesia masa depan seperti apa yang kita mau bentuk: tantangan apa yang mesti dihadapi, harapan apa yang ingin digapai. Membentuk Indonesia masa depan adalah menjawab tantangan untuk merawat harapan bersama menuju Indonesia yang dicita-citakan.[] (Selasa, 11 Januari 2022)
