Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sekitar 40 tokoh dari berbagai organisasi massa (ormas) Islam di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 3 Februari 2026.
Pertemuan ini bertujuan untuk membahas dan menyosialisasikan langkah Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian.
Di antara para tokoh yang hadir, turut diundang tokoh muslim Tionghoa, Yusuf Hamka atau yang akrab disapa Babah Alun.
Dalam pernyataannya, Yusuf Hamka secara tegas menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Prabowo untuk bergabung dengan lembaga perdamaian global tersebut.
"Member-nya kan banyakan negara-negara muslim. Kita harus percaya Presiden Prabowo ini bekas Panglima Kostrad, panglima perang. Pasti ahli strategi," kata Yusuf Hamka di kompleks Istana, menekankan kepercayaannya pada kapasitas strategis Presiden.
Yusuf mengajak seluruh pihak untuk bersikap positif (husnuzan) dan melihat sisi baik dari keputusan ini. Ia memberikan perbandingan dengan posisi Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Kita jangan suuzan (berprasangka buruk). Kita harus husnuzan. Beliau pasti mempunyai strategi. Daripada coba lihat. Kita anggota Dewan Keamanan PBB tapi kita tidak punya hak veto. Sekarang ini kita dua pertiga punya hak veto," ujarnya, mengisyaratkan potensi pengaruh yang lebih besar melalui BoP.
Lebih lanjut, Yusuf Hamka berargumen bahwa keterlibatan aktif jauh lebih menguntungkan daripada hanya menjadi pengamat pasif.
"Daripada kita nonton di luar, kan mendingan kita mewarnai di dalam. Kalau menurut saya. Jadi, kalau saya sebagai warga negara yang baik, sebagai umat beragama," lanjutnya.
Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membangun dialog dan penjelasan langsung mengenai kebijakan luar negeri, khususnya keputusan kontroversial untuk bergabung dengan Board of Peace.
Kehadiran berbagai tokoh, termasuk pimpinan pondok pesantren dan ulama, menunjukkan pentingnya dukungan dan pemahaman dari kalangan masyarakat muslim Indonesia.
Dukungan dari figur seperti Yusuf Hamka diharapkan dapat memberikan perspektif yang mempertemukan aspek kebangsaan, strategis, dan keagamaan dalam kebijakan ini.
