Jakarta - Survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia periode 20-25 April 2022, tingkat kepercayaan publik kepada Presiden Jokowi mengalami rebound atau kenaikan kembali.
Padahal tidak ada peristiwa besar yang membuat tingkat kepercayaan tersebut naik. Sebelumnya dalam survei 14-19 April, tingkat kepercayaan terhadap Jokowi menurun, di bawah 60 persen.
Dalam survei terbaru ini kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi sata merilis hasil survei pada Kamis, 28 April 2022, tingkat kepercayaan mencapai 64,1 persen.
Burhanuddin mengatakan, Indikator Politik melakukan dua survei nasional secara representatif pada dua minggu terakhir.
Survei pertama dilakukan secara tatap muka dengan sampel 1220 pada 14-19 April 2022. Sementara survei nasional kedua dilakukan pada 20-25 April 2022 dengan populasi pengguna telepon (83 persen dari total populasi nasional).
Pada survei nasional tatap muka yang diadakan sebelum Kejaksaan Agung mengumumkan tersangka kasus ekspor minyak goreng, kepuasan terhadap Presiden Jokowi hanya mencapai 59,9 persen pada 14-19 April 2022.
Tren kepuasan terhadap Presiden Jokowi masih menurun dibanding survei awal Januari 2022 yang pada saat itu mencapai 75 persen.
Tren kepuasan ini kembali melorot seiring dengan mulai langkanya minyak goreng. Pada Februari 2022, kepuasan Presiden Jokowi menjadi 71 persen merosot menjadi 64,6 persen menurut SMRC pada Maret 2022.
Dengan demikian, dalam empat survei terakhir kepuasan Presiden terus merosot hingga di bawah 60 persen pada pertengahan April 2022.
"Namun uniknya pada survei kedua yang kami lakukan pada 20-25 April 2022, approval rating Presiden Jokowi justru meningkat cukup lumayan dari 59 persen menjadi 64,1 persen," terang Burhanuddin.
Dia menyebut, pengalaman selama ini responden survei telepon cenderung lebih kritis dibanding warga secara umum. Pada survei-survei telepon sebelumnya, approval Presiden biasanya lebih rendah dibanding survei tatap muka. Kali ini justru Indikator menemukan sebaliknya.
Baca juga:
Pemerintahan Jokowi `Loyo` di Hadapan Produsen dan Distributor Minyak Goreng
Tidak ada kejadian lain yang terjadi pada satu pekan terakhir kecuali dua peristiwa penting yang bisa menjelaskan mengapa kepuasan terhadap presiden meningkat kembali.
Pertama, langkah Jaksa Agung menetapkan tersangka kasus ekspor minyak goreng. Kedua, pengumuman Presiden Jokowi menyetop ekspor minyak sawit hingga kebutuhan warga bisa terpenuhi secara memadai.
Baca juga:
Larangan Ekspor Minyak Goreng Bisa Dicabut, Jokowi Ungkap Syaratnya
"Dua peristiwa penting ini bisa jadi menjelaskan mengapa tren penurunan kepuasan Presiden berhenti, dan bukan hanya itu juga meningkatkan kembali approval rating Jokowi," terangnya.
Survei kata dia, menemukan betapa krusialnya minyak goreng dalam menjelaskan approval Presiden Jokowi.
Selama ini Indikator Politik menemukan naik-turunnya kepuasan terhadap presiden sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi.
Kelangkaan minyak goreng selama berbulan-bulan diyakini menurunkan approval rating Presiden Jokowi karena meskipun terjadi surplus perdagangan dan naiknya pajak, hal-hal ini tidak dirasakan masyarakat luas.
Temuan pihaknya, 84 persen warga secara nasional mengaku sulit menemukan minyak goreng. Pada survei terakhir setelah terjadi penegakan hukum kasus minyak goreng dan pengumuman Presiden Jokowi melarang ekspor bahan baku minyak goreng, responden yang mengaku masih sulit mendapat minyak goreng menurun signifikan.
Pada survei 14-19 April, 73 persen publik juga tahu bahwa minyak goreng langka karena minyak goreng lebih banyak diekspor keluar negeri.
Sebanyak 86 persen lebih juga yakin kelangkaan minyak goreng karena ulah para mafia. Hal ini yang menjelaskan mengapa kemudian dukungan publik sangat besar diberikan kepada Jaksa Agung dalam memerangi mafia minyak goreng yang kemudian berkorelasi dengan peningkatan kepuasan terhadap presiden.
Namun demikian, ujar Burhanuddin, situasi saat ini tetap menunjukkan celah kritis dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi nasional.
Pada tingkat kepercayaan warga yang tinggi terhadap institusi penegak hukum, dan tren positif atas evaluasi kinerja lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan KPK, persepsi warga secara umum terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tampak sangat kritis, terutama pemberantasan korupsi.
Contoh kasus mega korupsi Bank Century (KPK), Djoko Tjandra (Kepolisian), dan yang paling terkini terkait ekspor minyak goreng (Kejaksaan), tampak kebanyakan warga menaruh keyakinan yang tinggi pada setiap lembaga yang menanganinya mampu menuntaskan kasus-kasus tersebut secara adil.
"Bentuk keadilan menurut warga kemungkinan besar adalah hukuman berat yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi, terutama jika pelaku adalah pejabat tinggi negara. Mayoritas warga, di hampir setiap basis demografi, mengharapkan pejabat tinggi negara yang menjadi pelaku korupsi dihukum sangat berat, seumur hidup atau bahkan hukuman mati," tandas dia. []
