Daerah Minggu, 13 Februari 2022 | 22:02

Kembali Gugurkan Balon Kades, Ini Kata P2K Abdya

Lihat Foto Kembali Gugurkan Balon Kades, Ini Kata P2K Abdya Ketua P2K Desa Panto Cut di Aceh Barat Daya, Said Fadhli. (Foto: Opsi/Istimewa).
Editor: Rio Anthony Reporter: , Syamsurizal

Aceh Barat Daya - Ketua Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Desa Panto Cut, Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Said Fadhli membenarkan pihaknya untuk kedua kalinya menggugurkan Balon Kades bernama Khairul Reza.

Dia berujar, tidak benar P2K menghambat Khairul Reza maju di bursa Calon Kades. Namun, sikap itu diambil pihaknya karena berkas Khairul Reza tidak lengkap dan sesuai aturan harus digugurkan.

"Sampai batas yang telah ditentukan berkas calon ini masih ada kekurangan. Padahal, kita sudah memberitahukan, namun malah Khairul Reza membawa massa ke kantor P2K," Kata Said Fadhli, Minggu, 13 Februari 2022.

Dia menjelaskan, kekurangan berkas yang dimaksudnya ada pada Legalisir ijazah D3 milik Khairul Reza yang diduga palsu. Selain itu, juga pada surat non aktif dari tenaga kontrak yang juga diduga pihaknya dibuat sendiri.

"Kekuranngannya ada pada legalisir ijazah dan surat nonaktif dari tenaga kontrak, kita menduga itu palsu, sebab harusnya di surat nonaktif ada tertera keterangan dari dinas atau bupati, ini malah tidak ada," ucapnya.

Pihaknya menduga bahwa ijazahnya palsu sebab terlihat seperti di scan. Apalagi, hasil konfirmasi di LP3I Medan bahwa direktur 1 itu Iswandi bukan Wardayani, karna wardayani menjadi direktur 1 itu pada tahun 2009.

Katanya, sejauh ini P2K tetap independen dan tidak menghambat calon yang mendaftar dan pihaknya juga menduga dalam permasalahan ini ada permainan dan juga penekanan dari pihak tertentu termakasuk oknum dalam pemerintahan.

"Hari ini kita meminta keadilan dari pemerintah dan DPR agar melindungi kami dan bukan malah mengintervensi begini. Kami tidak gentar sedikitpun karna kita bekerja sesuai dengan SOP," tegasnya.

Sayed juga meminta aparat penegak hukum untuk mengusut persoalan dari awal pendaftaran hingga sekarang dan juga meminta mengusut surat legalisir dan keterangan dari Pukesmas karena atas dasar apa Pukesmas berani mengeluarkan surat pengunduran diri sebagai tenaga kontrak.

"Kami minta pihak pemerintah jika kami ada salah tolong panggil kami bukan malah ikut menyudutkan kami," pungkasnya. []

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya