JAKARTA, Opsi.id – Muncul seruan untuk mengedepankan dialog dan evaluasi pendekatan keamanan di Papua.
Dalam seruan juga ditegaskan penolakan militerisasi sebagai solusi.
Seruan kepada pemerintah itu disampaikan Forum Umat Kristiani Indonesia (FUKRI) pada Kamis (16/7/2026) di Jakarta.
Forum ini terdiri dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia (PGPI), Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII), Persekutuan Baptis Indonesia (PBI), Gereja Bala Keselamatan (BK), Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK), dan Gereja Orthodox Indonesia (GOI).
Dalam pernyataan sikap bersama mengenai situasi di Papua, FURI mengangkat tema “Mengakhiri Krisis Kemanusiaan di Tanah Papua, Mengedepankan Martabat Manusia, Dialog, dan Keadilan, Bukan Militerisasi.”
Forum menyoroti bahwa konflik berkepanjangan di Papua telah menimbulkan penderitaan kemanusiaan yang terus berulang dan membutuhkan penyelesaian yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.
Baca juga: Lima Warga Sipil Tewas di Dogiyai, LBH Papua Desak Komnas HAM Tetapkan Sebagai Pelanggaran HAM Berat
Forum menyatakan bahwa lebih dari lima dekade setelah Papua berintegrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konflik bersenjata masih menimbulkan korban dari berbagai kalangan.
Baik Orang Asli Papua, warga sipil non-Papua, aparat keamanan, maupun kelompok lain yang terdampak.
Perempuan, anak-anak, tenaga kesehatan, guru, tokoh agama, petani, dan masyarakat adat disebut sebagai kelompok yang paling rentan.
Forum tersebut juga menilai peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan di Intan Jaya dan sejumlah wilayah konflik lainnya menunjukkan bahwa persoalan di Papua bukan lagi bersifat insidental, melainkan telah menjadi krisis kemanusiaan yang memerlukan penyelesaian menyeluruh.
Dalam pernyataannya, Forum mempertanyakan efektivitas pendekatan keamanan yang semakin dominan di Papua.
Menurut forum, keamanan sejati tidak hanya dibangun melalui kekuatan senjata, tetapi juga melalui keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan hak warga negara, serta dialog yang tulus.
Melalui pernyataan sikap, FUKRI menyampaikan tujuh poin utama, yakni menyatakan keprihatinan mendalam atas krisis kemanusiaan di Papua.
Mendesak pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan.
Memberikan prioritas kepada penanganan pengungsi internal (IDPs).
Menegaskan dialog sebagai jalan paling bermartabat untuk menyelesaikan persoalan Papua.
Meminta Presiden RI menjadikan penyelamatan kehidupan manusia sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan di Papua.
Mengajak gereja-gereja memperkuat pelayanan kemanusiaan, serta mendesak pemerintah memberi ruang bagi gereja menjalankan pelayanan kemanusiaan tanpa stigma.
FUKRI juga menyerukan penghentian segala bentuk kekerasan oleh semua pihak yang terlibat konflik dan mengutamakan keselamatan warga sipil.
Menurut forum tersebut, pelayanan gereja kepada masyarakat yang menderita tidak seharusnya dicurigai sebagai bentuk keberpihakan kepada kelompok tertentu.
Di bagian penutup, FUKRI mengajak seluruh gereja di Indonesia untuk terus mendoakan Papua dan bangsa Indonesia.
Baca juga: GAMKI dan Pemuda Katolik Desak Investigasi Independen atas Pembunuhan Warga Sipil di Papua
Agar tercipta perdamaian yang berkeadilan, serta berharap para pemimpin bangsa mengedepankan dialog, kemanusiaan, dan keadilan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Tanah Papua.
Pernyataan sikap bersama itu ditandatangani para pimpinan organisasi gereja yang tergabung dalam FUKRI.
Di antaranya Ketua Umum PGI Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty, Sekretaris Jenderal KWI Rm. Aloysius Budi Purnomo, Ketua Umum PGPI Pdt. Eliver Radjagoekgoek, Ketua Umum PGLII Pdt. Ronny Mandang.
Ketua Umum PBI Pdt. Rendy Alexander Chuang, pimpinan Gereja Bala Keselamatan Kolonel Hosea Makagiantang, Ketua GMAHK Pdt. Frend Frans, dan Metrophanes Dedy Sutanto dari Gereja Orthodox Indonesia. []
