Jakarta, Opsi.id – Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama Pemuda Katolik mengecam keras rangkaian aksi kekerasan yang kembali menelan korban jiwa di Tanah Papua.
Kedua organisasi kepemudaan itu mendesak pemerintah segera melakukan investigasi independen atas pembunuhan warga sipil sekaligus mendorong penyelesaian konflik melalui dialog damai.
Dalam pernyataan bersama yang disampaikan di Jakarta, Selasa (7/7/2026), GAMKI dan Pemuda Katolik menyoroti sejumlah insiden kekerasan.
Mulai dari pembakaran pesawat misionaris AMA PK-RCY, penembakan pilot Nicholas F. Goselin, tewasnya Pendeta Elianus Agimbau, ibu hamil Melkiana Duwitau beserta bayinya, anak muda Okto Tigau, hingga korban dari kalangan aparat keamanan.
Baca juga: Lima Warga Sipil Tewas di Dogiyai, LBH Papua Desak Komnas HAM Tetapkan Sebagai Pelanggaran HAM Berat
Ketua Umum PP Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma, menegaskan bahwa kekerasan terhadap pelayanan kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
“Kami berduka bersama Gereja Katolik di Tanah Papua atas gugurnya seorang pilot yang datang bukan untuk berperang, melainkan untuk melayani masyarakat di wilayah-wilayah terpencil. Pembakaran pesawat misionaris dan pembunuhan terhadap pilotnya bukan hanya menyerang aset gereja, tetapi juga melukai harapan masyarakat yang selama ini bergantung pada pelayanan kemanusiaan tersebut,” ujarnya dikutip Kamis (9/7/2026).
Sementara itu, Ketua Umum DPP GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat, menegaskan bahwa tidak ada pembenaran moral bagi tindakan kekerasan yang merenggut nyawa manusia.
Menurutnya, Papua membutuhkan ruang dialog, keadilan, dan rekonsiliasi.
Bukan siklus konflik yang terus memakan korban, baik warga sipil, tokoh agama, tenaga kemanusiaan, maupun aparat negara.
Di sisi lain, Ketua Gugus Tugas Papua PP Pemuda Katolik, Melkior Sitokdana, meminta pemerintah memperkuat pelayanan kemanusiaan di Papua.
Dengan memberdayakan sumber daya manusia lokal, termasuk memperbanyak putra-putri asli Papua yang berprofesi sebagai pilot, tenaga kesehatan, guru, dan pelayan publik di wilayah terpencil.
Menurut Melkior, langkah tersebut tidak hanya memperluas kesempatan bagi masyarakat lokal, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat serta menjaga keberlangsungan pelayanan dasar di daerah konflik.
Pemuda Katolik dan GAMKI juga menilai seruan para uskup di Tanah Papua serta Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menjadi pengingat.
Baca juga: Rumah Solidaritas Papua: Pelanggaran HAM di Papua Meningkat, Hentikan Operasi Militer
Bahwa setiap korban kekerasan, tanpa memandang latar belakangnya, merupakan tragedi kemanusiaan yang melukai martabat bersama.
Di akhir, kedua organisasi mendesak seluruh pihak menghentikan segala bentuk kekerasan, melindungi pelayanan kemanusiaan dan keagamaan.
Serta mengutamakan keselamatan masyarakat, khususnya ribuan warga sipil yang mengungsi.
Mereka juga meminta pemerintah membentuk investigasi independen terhadap pembunuhan warga sipil yang terjadi belakangan ini.
Serta membuka ruang dialog damai yang melibatkan gereja, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil.
“Papua membutuhkan keadilan dan perdamaian, bukan kekerasan yang terus berulang,” tegas Sahat. []
