Jakarta - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera merespons pernyataan Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini yang mengatakan isu penundaan pemilu bukan inisiatif pemerintah, melainkan partai politik (parpol).
Oleh sebab itu, lanjut Mardani, PKS meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait hal ini.
"Polemiknya akan selesai kalau Presiden tegas menyatakan Pemilu dilaksanakan 2024. Itu pernyataan sederhana dan mudah. Kecuali jika Presiden punya pendapat lain," kata Mardani kepada wartawan, Senin, 28 Februari 2022.
Menurutnya, Presiden Jokowi penting berbicara atau memberikan penjelasan Jokowi terkait isu penundaan pemilu ini. Dia menilai, Jokowi memiliki kewajiban moral agar polemik tersebut tidak berkepanjangan.
"Semua narasinya akan disampaikan ke Presiden. Sebagai kepala negara, penjaga konstitusi, Pak Jokowi punya kewajiban moral memberi penjelasan. Biar polemik penundaan pemilu segera berhenti," ujarnya.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa PKS akan terus mengawal agar pemilu diselenggarakan pada 14 Februari 2024. PKS tegas menolak penundaan pemilu.
"Semua mengawal pelaksanaan Pemilu 14 Februari 2024. PKS tegas menolak penundaan Pemilu," ucap Mardani Ali Sera.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Faldo Maldini mengklaim pemerintah tidak mengetahui rencana penundaan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Kendati demikian, Faldo mengatakan bahwa pemerintah tetap menampung aspirasi yang datang dari sejumlah partai politik (parpol) tersebut.
"Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari parpol. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua parpol," kata Faldo dalam keterangannya, Senin, 28 Februari 2022.
Dia menegaskan, wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak berkaitan dengan pemerintah, apalagi soal transaksi politik.
Lantas dia meminta, pemerintah tidak dibawa-bawa dalam isu penundaan kontestasi Pemilu 2024 mendatang.
"Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai diseret-seret," ujarnya.[]
