Jakarta - Dewan kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pusat mengingatkankepada seluruh anggotanya yang maju sebagai Calon Legislatif (Caleg) agar undur diri dari wartawan.

Begitu juga jika jadi pengurus PWI harus mengundurkan diri.

Hal itu amanah Pasal 26 Peraturan Dasar PWI hasil Kongres XXIV di Solo Tahun 2018.

"Semua yang akan maju dalam Pilkada dan pemilu legislatif harus mengundurkan diri," kata Ketua Dewan Kehormatan PWI Ilham Bintang, beberapa waktu lalu.

Pihaknya sudah menyampaikan hal itu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Dalam AD/PRT PWI ditegaskan, menjaditim sukses kontestasi politik saja pun harus mengundurkan diri," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Pers Tri Agung Kristanto menjelaskan, berdasarkan pengalaman terdahulu banyak pengurus PWI yang menjadi Caleg.

Hal yang sama juga berlaku bagi anggota PWI yang menjadi pejabat di pemerintahan.

Seperti duta besar, dirjen atau komisaris BUMN, harus nonaktif dulu untuk sementara dari kegiatan kewartawanan.

"Kita tentu bangga dengan kiprah beberapa wartawan dan pengurus PWI yang dipercaya dan memperoleh tugas-tugas penting,"kata Tri.

"Namun demi tetap menegakkan marwah organisasi dan tidak membingungkan masyarakat, jangan merangkap pekerjaan wartawan," sambungnya.

Dewan Kehormatan juga menyoroti masih banyak tindakan pengurus maupun anggota PWI yang berpotensi merendahkan martabat profesi.

Salah satu penyebabnya karena masih rendahnya pemahaman maupun kesadaran terhadap nilai-nilai etika, kode perilaku wartawan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Maka Dewan Kehormatan berpendapat perlu ada sosialisasi yang lebih masif didukung oleh Dewan Pers. Termasuk melalui mekanisme Uji Kompetensi Wartawan," katanya.

Perkembangan media dan pers yang seperti menghadapi kerancuan di tengah disrupsi media. []