Jakarta – Transisi energi menjadi tugas negara yang menentukan keberhasilan Indonesia menekan emisi sekaligus menjaga ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi.
Guru Besar Institut Teknologi PLN (ITPLN), Prof. Ir. Syamsir Abduh, M.M., Ph.D., IPU., ASEAN Eng., menilai Indonesia perlu belajar dari negara-negara yang telah lebih dahulu membangun sistem energi rendah karbon dengan kebijakan yang konsisten dan dukungan infrastruktur memadai.
Menurut Syamsir, keberhasilan transisi energi tidak dapat hanya diukur dari seberapa cepat energi fosil ditinggalkan. Indonesia perlu memastikan ketersediaan energi, keterjangkauan harga, kesiapan jaringan listrik, serta keberlanjutan ekonomi berjalan beriringan. Pengalaman Denmark, Norwegia, dan Tiongkok menunjukkan bahwa setiap negara memiliki jalur transisi yang berbeda sesuai karakteristik sistem energinya.
“Tidak ada satu negara pun yang telah sepenuhnya merampungkan transisi energi. Namun, beberapa negara telah menjadi pelopor karena mampu mencapai kemajuan signifikan sembari menjaga ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Syamsir dalam keterangannya, Senin, 3 Agustus 2026.
Denmark, misalnya, dapat menjadi rujukan dalam integrasi energi terbarukan. Negara tersebut dikenal sebagai salah satu pemimpin global dalam pengembangan energi angin lepas pantai. Keberhasilannya ditopang integrasi pasar listrik dengan negara-negara Nordik, kerangka kebijakan yang stabil selama beberapa dekade, serta kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi.
Pelajaran penting dari Denmark adalah transisi energi membutuhkan konsistensi kebijakan dalam jangka panjang. Pengembangan energi terbarukan tidak cukup hanya dengan membangun pembangkit, tetapi juga membutuhkan jaringan dan sistem kelistrikan yang mampu mengintegrasikan sumber energi yang produksinya bersifat intermiten.
Norwegia memberikan contoh berbeda. Negara itu memiliki sistem kelistrikan rendah karbon dengan hampir seluruh produksi listriknya berasal dari tenaga air. Elektrifikasi transportasi juga berkembang luas, ditandai dengan tingginya pangsa kendaraan listrik yang didorong melalui berbagai insentif jangka panjang.
Model Norwegia memperlihatkan pentingnya keterkaitan antara sektor kelistrikan dan transportasi dalam agenda transisi energi. Ketika sumber listrik relatif rendah karbon, elektrifikasi kendaraan dapat menjadi instrumen penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Sementara itu, Tiongkok menunjukkan bagaimana transisi energi dapat dilakukan dalam skala sangat besar. Negara tersebut memasang kapasitas tenaga surya dan angin dalam jumlah sangat besar setiap tahun. Di saat yang sama, Tiongkok menjadi salah satu pusat manufaktur global untuk baterai, panel surya, dan kendaraan listrik.
Namun, pengalaman Tiongkok juga memperlihatkan bahwa transisi energi tidak selalu berlangsung secara linear. Untuk menjaga ketahanan energi, negara tersebut masih mengembangkan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Artinya, percepatan energi terbarukan tetap harus berjalan bersama strategi menjaga keandalan pasokan energi.
Syamsir mengatakan terdapat sejumlah faktor yang memiliki kesamaan di negara-negara yang relatif berhasil mempercepat transisi energi. Di antaranya kebijakan pemerintah yang konsisten dan berjangka panjang, investasi besar pada infrastruktur energi terbarukan, modernisasi jaringan listrik, serta penguatan interkoneksi antarwilayah.
Selain itu, ekosistem penelitian dan inovasi menjadi faktor penting. Pemerintah juga perlu menciptakan mekanisme pembiayaan yang efektif agar sektor swasta memiliki kepastian untuk berinvestasi dalam proyek energi bersih.
“Transisi energi membutuhkan kepastian regulasi, target pengurangan karbon yang jelas, mekanisme pembiayaan yang efektif, serta keterlibatan pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat,” kata Syamsir.
Bagi Indonesia, pelajaran tersebut menjadi relevan karena Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar, mulai dari tenaga surya, panas bumi, tenaga air, angin hingga biomassa. Tantangannya adalah mengubah potensi tersebut menjadi kapasitas energi yang dapat diandalkan dan terintegrasi ke dalam sistem kelistrikan nasional.
Karena itu, Indonesia perlu memperluas infrastruktur transmisi agar sumber energi terbarukan dapat disalurkan dari wilayah dengan potensi besar ke pusat-pusat beban. Penguatan jaringan menjadi semakin penting karena sebagian besar sumber energi terbarukan berada jauh dari lokasi konsumsi energi.
Indonesia juga perlu mempercepat modernisasi sistem kelistrikan melalui penerapan smart grid dan teknologi penyimpanan energi berbasis baterai. Teknologi tersebut dibutuhkan untuk mengelola karakteristik energi terbarukan yang tidak selalu menghasilkan listrik secara konstan.
Di sisi pasar, reformasi mekanisme kelistrikan dan penetapan harga juga menjadi pekerjaan penting. Kepastian keekonomian proyek energi terbarukan akan menentukan minat investasi sekaligus mempercepat pembangunan pembangkit dan infrastrukturnya.
Pada saat yang sama, Indonesia perlu mendorong manufaktur teknologi energi terbarukan di dalam negeri. Pengembangan industri panel surya, baterai, komponen pembangkit, dan teknologi pendukung lainnya dapat membuat transisi energi tidak hanya menghasilkan penurunan emisi, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja.
Instrumen ekonomi seperti penetapan harga karbon dan pembiayaan hijau juga perlu diperkuat. Menurut Syamsir, kebijakan tersebut penting untuk menciptakan sinyal ekonomi yang mendorong investasi menuju teknologi rendah karbon.
Namun, percepatan transisi energi tidak boleh mengabaikan aspek keadilan. Penurunan penggunaan bahan bakar fosil berpotensi memengaruhi pekerja, industri, dan masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor tersebut.
Karena itu, transisi energi Indonesia perlu dirancang sebagai proses yang tidak hanya mengejar target penurunan emisi, tetapi juga memastikan pekerja dan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan serta kesempatan beradaptasi.
Dengan demikian, pengalaman Denmark, Norwegia, dan Tiongkok menunjukkan bahwa tidak ada satu resep tunggal untuk menyelesaikan transisi energi. Indonesia perlu mengambil pelajaran dari masing-masing negara, lalu menyesuaikannya dengan karakteristik sumber daya, geografis, sistem kelistrikan, industri, serta kebutuhan masyarakat.
Tugas negara, kata Syamsir, bukan sekadar mengganti energi fosil dengan energi terbarukan. Negara harus memastikan seluruh ekosistem transisi berjalan serempak, mulai dari kebijakan, jaringan listrik, teknologi, pembiayaan, industri hingga masyarakat.
“Indonesia harus membangun transisi energi yang andal, terjangkau, berkelanjutan, sekaligus berkeadilan. Jadi, keberhasilan transisi energi bukan hanya soal berapa banyak pembangkit energi terbarukan yang dibangun, tetapi bagaimana sistem energi nasional tetap mampu melayani kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ucap Syamsir. []
