Jakarta – Dalam catatan akhir 2021 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), menyoroti tentang Rancangan Undang-undang Masyarakat Adat yang sejauh ini tak kunjung diselesaikan menjadi undang-undang oleh pemerintah DPR RI.
“Masalah mendasar masih tidak tersentuh. Kebijakan dan rencana kebijakan mengenai wilayah adat justru memberi impunitas/kekebalan terhadap berbagai pelanggaran yang telah terjadi,” kata Direktur Advokasi PB AMAN Muhammad Arman, dalam catatan yang diterima, Rabu, 23 Februari 2022.
Disebutnya, hal ini dilakukan dengan mengecualikan wilayah-wilayah adat yang telah dirampas dari skenario pengakuan Wilayah Adat. Watak kebijakan tentang Masyarakat Adat dan hak-hak tradisionalnya menunjukkan pembangkangan serius terhadap perintah konstitusi. Padahal kata Arman, penguasaan negara atas sumber daya alam tidaklah absolut.
Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/2012 telah menegaskan agar wilayah-wilayah adat, (baca: hutan adat) harus dikembalikan kepada Masyarakat Adat, karena penguasaan negara atas wilayah adat itu bersifat inkonstitusional.
Baca juga: Pembangunan IKN Ancaman bagi Kepunahan Masyarakat Adat
“Tetapi komitmen rendah yang menyembunyikan motif-motif ekonomi dan politik telah menyebabkan betapa sulitnya meluruskan kesalahan tersebut,” urainya.
Dia mengatakan, RUU Masyarakat Adat belum juga dibahas dan ditetapkan sebagai undang-undang. Padahal UU Masyarakat Adat ini diharapkan menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang selama puluhan tahun telah membelenggu dan mendiskriminasi Masyarakat Adat.
Tentu dengan catatan bahwa UU itu selain menterjemahkan UUD 1945 juga mengacu pada hukum HAM, dan berefleksi pada fakta sosiologis.
Sejak tahun 2020, RUU ini telah selesai dibahas oleh Badan Legislasi DPR RI. Seharusnya DPR kata Arman, dalam beberapa kali sidang paripurnanya telah menetapkan RUU itu sebagai inisiatif DPR sehingga secara formal dapat dikirim kepada Presiden dan selanjutnya siap dibahas bersama antara Pemerintah dan DPR.
“Akan tetapi hingga akhir tahun 2021, RUU Masyarakat Adat belum juga masuk dalam daftar dimaksud,” ungkapnya. []
