Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat ibu kota.
Maka itu, ujar dia, pemenuhannya harus mengutamakan prinsip keadilan, keterjangkauan, dan keberlanjutan, melalui pemberian layanan publik yang diatur oleh pemerintah daerah.
Pramono mengungkapkan, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan SPAM ini menjabarkan terkait para penyelenggara SPAM, dimana keterlibatan berbagai penyelenggara memiliki batas wewenang masing-masing yang terukur.
“Tetap berada dalam pembinaan serta pengawasan pemerintah daerah,” kata Pramono Anung saat menghadiri Rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta, Senin, 13 April 2026.
Menurut dia, materi yang bersifat teknis dan memerlukan pembahasan lebih lanjut, kiranya dapat dibahas pada rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu menerangkan, Ranperda tentang Penyelenggaraan SPAM ini menetapkan kerangka, prinsip, hak, kewajiban, pembinaan, dan pengawasan.
Sedangkan, target kuantitatif serta tahapan tahunan dituangkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen teknis lebih lanjut yang disusun secara realistis, bertahap, terukur, dan adaptif terhadap kondisi teknis, ketersediaan air baku, kapasitas infrastruktur, serta kemampuan fiskal daerah.
Pramono menjelaskan, terkait pandangan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PSI, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PKB mengenai indikator kinerja utama, kinerja tahunan, kewajiban pelaporan serta akuntabilitas kepada DPRD dan publik, maka ia pastikan ranperda ini telah menegaskan kewajiban penyelenggara untuk menjamin pelayanan air minum yang memenuhi prinsip kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan.
“Prinsip tersebut menjadi fondasi indikator kinerja penyelenggaraan SPAM.
Eksekutif juga sependapat bahwa capaian kinerja, baik layanan maupun keuangan, perlu dipantau dan dievaluasi, untuk kemudian disampaikan kepada DPRD serta diinformasikan kepada masyarakat melalui sistem informasi SPAM yang transparan dan akuntabel,” katanya.
Ia menegaskan, tujuan perluasan layanan perpipaan secara menyeluruh merupakan arah kebijakan utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Pramono berujar, mengenai masih tingginya kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW), maka Pemprov DKI Jakarta sependapat dengan Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PSI, Fraksi PAN, dan Fraksi Partai Demokrat-Perindo bahwa pengendalian NRW menjadi salah satu agenda prioritas dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan SPAM di Jakarta.
Ia menegaskan, pengendalian NRW akan dilakukan melalui modernisasi jaringan distribusi, pembentukan area pelayanan terukur atau district metered area, penguatan sistem pemantauan, perbaikan jaringan, penertiban penggunaan air ilegal, penguatan pengawasan, serta penetapan target.
“Eksekutif berpandangan, penurunan NRW memerlukan pendekatan teknis, reformasi tata kelola, integritas manajemen, dan penguatan akuntabilitas,” katanya.
Ia pun menyampaikan terima kasih atas pertanyaan, apresiasi, dukungan, saran dan pendapat yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta, terhadap Ranperda ini.
“Eksekutif berupaya menanggapi dan menjawab seluruh pendangan umum yang disampaikan secara lengkap dan menyeluruh,” kata Pramono Anung. []
 bagian dari tanggung jawab pemerintah.){kind=link}