Jakarta – Komisi C DPRD DKI Jakarta mendorong direksi PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) untuk mulai mencari terobosan dan sumber pendapatan baru agar tidak terus bergantung pada subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Ketua Komisi C DPRD DKI Dimaz Raditya Nazar Soesatyo mengatakan, besarnya subsidi yang digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam postur APBD untuk sektor transportasi, menjadi tantangan tersendiri di tengah tekanan fiskal daerah.
Menurut politisi Partai Golkar itu, subsidi bagi masyarakat memang masih diperlukan. Namun, skema pembiayaan transportasi publik ke depan tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada APBD.
“Dalam postur APBD kita, subsidi itu memang sangat besar sekali. Tentunya masyarakat masih butuh subsidi, jadi kalau dihilangkan juga akan berat. Tapi angka subsidi ini tidak harus selalu 100 persen dari APBD,” kata Dimaz kepada wartawan usai pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, di Gedung DPRD DKI Jakarta, dikutip Selasa, 26 Mei 2026.
Ia mengungkapkan, berdasarkan keterangan yang dipaparkan oleh direksi, subsidi untuk TransJakarta saat ini mencapai sekitar Rp4,2 triliun.
Di sisi lain, kondisi fiskal daerah juga tengah menghadapi tekanan akibat penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) yang berdampak terhadap berbagai pos belanja pemerintah.
Dimaz menilai kondisi tersebut bisa dijadikan momentum bagi TransJakarta untuk lebih kreatif lagi dalam mengembangkan model bisnis, serta memperkuat sinergi program, alih-alih agar membantu mengurangi beban subsidi dari Pemprov DKI Jakarta.
“Karena angka DBH seluruh daerah turun, itu berdampak juga kepada belanja lainnya, seperti belanja pegawai, belanja sosial, sampai program-program gubernur dan DPRD yang masih banyak,” ujarnya.
Maka itu, ujar Dimaz, Komisi C DPRD DKI memberikan tantangan kepada jajaran direksi TransJakarta untuk menghadirkan inovasi yang mampu menekan angka subsidi, tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat.
“Saya kasih tantangan kepada Direktur Utama TransJakarta, bagaimana mensinergikan ide yang bagus atau program yang baik supaya angka subsidi bisa tereduksi, tanpa mengurangi manfaat kepada masyarakat. Jadi masyarakat juga tidak terbebani,” ujar Dimaz Raditya Nazar Soesatyo. []
