Jakarta, Opsi.id – Advokat sekaligus mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengungkap alasan dirinya menerima permintaan menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah (FA).
Menurutnya, keputusan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang berhak memperoleh pendampingan hukum yang adil.
Febri menjelaskan, dirinya pertama kali dihubungi oleh seorang kolega untuk membahas kemungkinan mendampingi Febrie Adriansyah sebagai advokat.
Setelah memperoleh penjelasan awal mengenai perkara tersebut, ia memutuskan menerima permintaan itu.
“Saya dihubungi oleh salah seorang kolega dan diskusi awal. Kemudian diminta menjadi advokat Pak FA,” kata Febri melalui Sabtu (25/7/2026).
Baca juga: Kejagung Siap Telusuri Bunker dan Brankas Lain yang Diduga Terkait Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
Ia menegaskan, sebagai advokat, profesinya mengharuskan memberikan pendampingan hukum kepada siapa pun yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang perkara yang dihadapi.
“Sebagai advokat saya memahami ada hak setiap orang untuk mendapatkan pendampingan hukum. Fokus saya adalah pada aspek hukum dan pembelaan hak-hak yang bersangkutan saja. Karena itu saya bersedia menjalankan tugas profesional sebagai advokat,” ujarnya.
Febri juga mengungkapkan bahwa dalam komunikasi awal, Febrie Adriansyah berharap proses hukum yang dijalani berlangsung secara adil serta seluruh fakta hukum dapat diungkap secara jernih.
Baca juga: DPR Kawal Kasus Eks Jampidsus, Rudianto Lallo: Jangan Sampai Ada Kesan Perlakuan Istimewa
“Pak FA juga sampaikan ke kami harapannya agar proses berjalan secara adil dan fakta-fakta hukum diurai secara jernih,” ungkapnya.
Meski demikian, Febri tidak menjelaskan lebih jauh apakah keputusannya menerima perkara tersebut dipengaruhi oleh pengalaman panjangnya di bidang pemberantasan korupsi, termasuk saat menjabat sebagai Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kasus yang menjerat Febrie Adriansyah sendiri kini menjadi perhatian publik, sementara pendampingan Febri Diansyah dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh bantuan hukum dalam proses peradilan. []
